BATULICIN – Polres Tanah Bumbu menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Intan 2026 di Lapangan Apel Polres Tanah Bumbu, Jalan Bhayangkara Km 2, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kamis (12/3/2026) sore.
Apel tersebut dipimpin Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif selaku inspektur upacara dan diikuti unsur TNI, Polri, serta berbagai instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya, Dandim 1022 Tanah Bumbu Letkol Inf Zierda Aulia Salam, serta sejumlah pejabat dari kejaksaan, pengadilan, Dinas Perhubungan, Basarnas, hingga instansi pemerintah daerah lainnya.
Apel gelar pasukan tersebut merupakan bagian dari kesiapan pengamanan menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah di wilayah hukum Polres Tanah Bumbu.
Dalam amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Bupati Andi Rudi Latif, disebutkan bahwa apel gelar pasukan bertujuan untuk mengecek kesiapan personel maupun sarana dan prasarana dalam mendukung Operasi Ketupat 2026.
Operasi tersebut dilaksanakan selama 13 hari, mulai 13 hingga 25 Maret 2026, dengan melibatkan 161.243 personel gabungan dari Polri, TNI, serta berbagai instansi terkait.
Operasi Ketupat merupakan operasi pengamanan tahunan untuk memastikan kegiatan mudik dan perayaan Idulfitri dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang.
Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 14–15 Maret dan 18–19 Maret 2026, sementara puncak arus balik diperkirakan berlangsung pada 24–25 Maret dan 28–29 Maret 2026.
Untuk mendukung pengamanan tersebut, Polri menyiapkan 2.746 pos pengamanan yang terdiri dari 1.624 pos pengamanan, 779 pos pelayanan, dan 343 pos terpadu.
Pos-pos tersebut akan menjadi pusat informasi sekaligus pelayanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran.
Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah objek vital, seperti masjid, lokasi salat Idulfitri, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun kereta api, hingga bandara.
Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama terkait pengaturan lalu lintas selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.
Kebijakan tersebut mencakup pembatasan operasional angkutan barang, penerapan sistem rekayasa lalu lintas seperti one way, contra flow, dan ganjil genap, serta pengaturan penyeberangan laut guna mengurangi kepadatan kendaraan selama masa mudik.
Editor : Fauzan Ridhani