RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin resmi menerima dokumen penyaluran dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2025.
Dokumen tersebut diserahkan langsung Gubernur Kalsel, H Muhidin, kepada Bupati Tapin H Yamani dalam sebuah kegiatan yang digelar di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin.
Untuk Kabupaten Tapin, dana bagi hasil opsen yang diterima mencapai Rp29.547.872.958. Angka tersebut menjadi tambahan signifikan bagi kas daerah dalam mendukung program pembangunan tahun berjalan.
Bupati Tapin H Yamani menyampaikan rasa syukur atas dana yang diterima dari Pemprov Kalsel tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran ini akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, dana tambahan ini akan sangat membantu dalam pembangunan di Tapin,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Ia menegaskan, dana yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor itu akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan. Pemkab Tapin, kata dia, berkomitmen mengembalikan manfaat pajak tersebut kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas jalan.
“Karena hasilnya dari pajak kendaraan, tentunya akan kita kembalikan semuanya untuk perbaikan jalan,” tegasnya.
H Yamani pun mengingatkan seluruh jajarannya agar penggunaan dana bagi hasil tersebut tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain di luar peruntukannya.
“Jangan disalurkan ke lain, harus perbaiki jalan semuanya,” tandasnya.
Terkait ruas jalan mana saja yang akan menjadi prioritas perbaikan, Bupati menyebut pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama jajaran teknis di lingkungan Pemkab Tapin guna menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat.
Dana bagi hasil opsen ini sendiri merupakan implementasi kebijakan pembagian pendapatan pajak kendaraan antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan, khususnya sektor infrastruktur dasar.
Editor : Muhammad Rizky