BANJARMASIN - DRPD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan gizi anak sekolah di Kalimantan Selatan.
Bahkan berdasarkan aduan dan temuan di lapangan, menu makanan yang disajikan dalam program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut, dianggap tidak sesuai standar gizi dan kurang diminati siswa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menilai pelaksanaan MBG di lapangan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh. Ia mengungkapkan banyak keluhan masyarakat terkait kualitas menu yang disediakan.
“Programnya sangat bagus, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Menu yang disajikan tidak benar-benar memenuhi standar gizi dan juga tidak disukai anak-anak,” ujar Gusti Iskandar, Rabu (25/2).
Menurutnya, MBG merupakan gagasan Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan sumber daya manusia sejak usia sekolah. Namun, manfaat tersebut tidak akan tercapai jika pelaksanaan di lapangan tidak sesuai ketentuan.
Politisi Partai Golkar itu menyoroti alokasi anggaran MBG sebesar Rp15 ribu per porsi yang dinilai sudah cukup untuk menyediakan makanan bergizi. Bahkan, berdasarkan kajian, kebutuhan gizi anak sekolah seharusnya dapat dipenuhi dengan anggaran minimal Rp10 ribu per orang. “Anggarannya sebenarnya memadai. Tapi faktanya, menu yang diberikan jauh dari standar gizi. Ini yang harus diawasi,” tegasnya.
Ia juga menilai pengelola dapur MBG kurang memperhatikan cita rasa makanan. Akibatnya, sejumlah siswa enggan mengonsumsi makanan yang disediakan. Bahkan, terdapat laporan beberapa sekolah di mana siswa memilih tidak mengambil jatah MBG. “Kalau makanannya tidak disukai, tentu gizinya juga tidak masuk. Akhirnya yang menikmati manfaat bukan anak sekolah, tetapi justru pengelola dapurnya,” imbuhnya.
Ia mengaku telah menerima banyak laporan masyarakat dan beberapa kali menyaksikan langsung praktik MBG di lapangan. Dalam laporan itu, menu yang disajikan terkesan asal-asalan dan nilainya jauh di bawah standar yang ditetapkan. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Menu-menu yang ada hari ini menurut saya tidak layak disebut sebagai makanan bergizi,” katanya.
Untuk itu, ia meminta Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan sekaligus menetapkan standar menu yang jelas dan wajib dipatuhi seluruh pengelola dapur MBG. “Ini amanah besar. Presiden ingin meningkatkan kualitas SDM bangsa melalui perbaikan gizi anak. Maka pengawasan terhadappengelola dapur MBG harus benar-benar diatensi,” tekannya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief