BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mematangkan langkah strategis pengendalian banjir di kawasan Banua Anam melalui rapat koordinasi lanjutan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Rabu (25/2/2026).
Seluruh Pemerintah Kabupaten di Kalsel diminta memastikan program penanganan banjir masuk dalam Anggaran Perubahan 2026 agar berjalan paralel dengan kebijakan Provinsi.
Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti menegaskan Banua Anam, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HSS), Tapin, Tabalong, dan Balangan, merupakan satu kesatuan ekosistem sungai sehingga penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial. “Penganggaran harus berjalan paralel. Jika provinsi menganggarkan, kabupaten juga wajib menganggarkan. Ini komitmen bersama,” tegasnya.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Kabupaten HSU yang dihadiri Gubernur Kalsel H Muhidin. Pertemuan lanjutan di Banjarbaru diikuti kepala dinas terkait dari enam kabupaten Banua Anam guna menyusun dokumen operasional sebagai dasar hukum dan pedoman kerja bersama lintas wilayah.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kalsel, Anisa mengungkapkan rapat membahas 19 poin strategis pengendalian banjir. Perhatian khusus diberikan pada wilayah Kabupaten HSU, terutama normalisasi Sungai Negara, Sungai Danau Panggang, dan Sungai Tabalong, serta program sodetan yang menjadi prioritas. “Pengendalian banjir ada 19 poin yang dibahas, khususnya untuk Hulu Sungai Utara, termasuk normalisasi sungai dan program sodetan yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten HSU, Amos Silitonga menyambut positif penguatan koordinasi lintas daerah tersebut.
Ia menilai forum Banua Anam menjadi langkah penting untuk menyatukan perencanaan teknis dan pembagian kewenangan penanganan banjir di wilayah hulu hingga hilir. “HSU berada di kawasan hilir sehingga sangat bergantung pada pengelolaan sungai di wilayah hulu. Karena itu, sinergi Banua Anam dan dukungan pusat menjadi kunci agar normalisasi sungai dan program sodetan dapat efektif mengurangi risiko banjir di HSU,” ujar Amos.
Ia menambahkan Pemkab HSU siap menindaklanjuti hasil rapat melalui penganggaran pada Perubahan 2026, termasuk dukungan pembebasan lahan, normalisasi sungai daerah, serta pembangunan infrastruktur pengendali banjir sesuai kewenangan daerah.
Dalam rapat juga ditegaskan pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III bertindak sebagai koordinator teknis sekaligus pelaksana proyek fisik strategis di wilayah Sungai Barito.
Sementara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten mendukung melalui perencanaan teknis, pembangunan kolam retensi, pembebasan lahan, dan pemulihan lingkungan.
Editor : Fauzan Ridhani