BANJARMASIN - Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalsel mendapat sorotan tajam dari Senayan. Dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, Jumat (20/2/2026) tadi, para Kepala Daerah diminta tidak lagi membiarkan BUMD "jalan di tempat".
Bertempat di Gedung Mahligai Pancasila, pertemuan ini dihadiri langsung oleh para Bupati/Wali Kota se-Kalsel, termasuk Bupati Kotabaru, H Muhammad Rusli dan Wakil Menteri Dalam Negeri.
Fokus utamanya satu, mengoptimalkan BUMD sebagai mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda menegaskan kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada sehat tidaknya tata kelola perusahaan pelat merah tersebut. Ia mewanti-wanti agar pengelolaannya mengedepankan prinsip good corporate governance.
“BUMD harus dikelola profesional, akuntabel, dan berintegritas. Jangan hanya berorientasi profit semata, tapi harus ada nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Rifqi menambahkan sinergi antara Pemda dan manajemen BUMD adalah harga mati jika ingin pelayanan publik sekaligus pertumbuhan ekonomi lokal bergerak naik.
Hasil reses ini nantinya akan dibawa ke tingkat pusat sebagai rapor evaluasi penguatan struktur keuangan daerah.
Menanggapi hal itu, Bupati Kotabaru, H Muhammad Rusli menyatakan kesiapannya untuk melakukan bersih-bersih dan penguatan internal di tubuh BUMD Kotabaru.
Ia menargetkan BUMD di Bumi Sa-Ijaan harus lebih kompetitif dan sehat secara finansial. “Kami berkomitmen penuh mendorong BUMD agar lebih transparan dan berdaya saing. Intinya, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi optimal bagi pembangunan daerah,” singkat Rusli.
Editor : Fauzan Ridhani