Di mana rapat tersebut digelar Dinas (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan di Anjungan Kalsel, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), beberapa waktu lalu.
Yustan Azidin memberitahukan untuk Tapin utama usulannya adalah peningkatan dan penanganan ruas jalan nasional yang dinilai mendesak, terutama Ruas Marahanan–Margasari, Margasari–Muara Muning, serta Muara Muning–Balimau yang terdampak banjir.
"Ruas Muara Muning–Balimau kami harapkan menjadi prioritas utama. Kondisinya memerlukan penanganan serius, terutama setelah terdampak banjir,” ujar Yustan, Kamis (12/2/2026).
Selain infrastruktur jalan nasional, Tapin juga mengusulkan penanganan di sektor sumber daya air melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). Di antaranya penanganan tebing Sungai Tapin dari Desa Miawa hingga Desa Masta.
Menurut Yustan, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko abrasi sekaligus meminimalkan dampak banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Pemkab Tapin juga meminta normalisasi Sungai Masta agar aliran Sungai Tapin lebih lancar. Dengan begitu, saat debit air meningkat, banjir dapat lebih cepat surut dan tidak terlalu lama menggenangi permukiman warga.
“Kami berharap normalisasi sungai ini dapat membantu mempercepat aliran air, sehingga ketika terjadi banjir, genangan tidak berlangsung lama,” jelasnya.
Kepada PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Tapin juga menyampaikan usulan penanganan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Di antaranya jalan lingkar Binuang untuk mendukung pengembangan kawasan Geopark Meratus, khususnya akses menuju objek wisata Gua Batu Hapu di Kecamatan Hatungun.
Selain itu, ruas Bitahan–Miawa–Batu Ampar juga diusulkan menjadi prioritas, mengingat di kawasan tersebut terdapat situs Gua Baramban yang memiliki potensi wisata dan nilai geologi penting.
"Tak kalah penting, Tapin juga mengusulkan pelandaian oprit Jembatan Margasari yang dinilai terlalu curam dan berpotensi membahayakan pengguna jalan," tuturnya.
Pemkab Tapin berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat memperoleh respons positif dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
"Demi memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," jelasnya.
Editor : Sutrisno