BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2026 di Gedung Idham Chalid, pada 11-12 Februari 2026.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. "Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pagu anggaran, jadwal pelaksanaan, hingga spesifikasi pengadaan," ungkapnya.
Adapun berdasar data tahun 2025, sebut Muslim, total belanja pengadaan Pemprov Kalsel mencapai Rp7,1 triliun. Rinciannya, pengadaan melalui penyedia sebesar Rp5,27 triliun dan swakelola Rp1,83 triliun. Realisasi belanja produk dalam negeri mencapai Rp4,05 triliun atau 57,09 persen, sementara penggunaan produk UMKM sebesar Rp2,12 triliun atau 29,91 persen.
Untuk transaksi melalui e-purchasing, realisasinya mencapai Rp2,6 triliun atau 37,59 persen, melampaui target minimal 30 persen. Pemprov Kalsel juga telah mengimplementasikan Katalog Elektronik versi 6 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem pengadaan yang lebih modern dan efisien.
“Seluruh SKPD diharapkan sudah memanfaatkan Katalog Elektronik versi 6. Ini menjadi alat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” sebutnya.
Lebih jauh, kinerja pengadaan Pemprov Kalsel disebut menunjukkan tren positif. "Dalam tiga tahun terakhir, Kalsel meraih penghargaan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dari LKPP dengan nilai 90,21 pada 2023 dan meningkat menjadi 93,75 pada 2024 dan 2025 dengan kategori sangat baik," imbuhnya.
Melalui Bimtek ini, Pemprov Kalsel berharap para pelaku pengadaan, khususnya PA/KPA dan PPK, mampu menerapkan perencanaan yang lebih matang sehingga belanja daerah menjadi lebih efektif, efisien, serta berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah.
Perpres 46/2025 memperkuat syarat bahwa PA/KPA yang di tunjuk sebagai PPK wajib memiliki :
* Sertipikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan
* Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa tingkat dasar level 1
* Sertifikat Kelulusan Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa atau
* Sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/ diseminasi/bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel juga memberikan Kalsel Procurement Award 2026 kepada OPD dengan kinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan motivasi peningkatan kinerja.
Editor : Fauzan Ridhani