MARTAPURA - Di tengah gencarnya jargon transformasi digital, Kabupaten Banjar masih menyimpan ironi. Sebanyak 15 desa di berbagai kecamatan hingga kini belum tersentuh sinyal seluler. Blank spot ini bukan sekadar soal komunikasi, melainkan jurang ketimpangan akses layanan publik.
Dampaknya, dari pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga sistem informasi desa, semua terhambat hanya karena sinyal tak kunjung hadir. Sekretaris Daerah Banjar, Yudi Andrea, menegaskan kondisi ini menjadi penghambat serius. “Ketimpangan akses jaringan berarti ketimpangan akses layanan publik,” tegasnya.
Wilayah yang masih gelap digital itu tersebar di Kecamatan Mataraman (Pasiraman), Karang Intan (Pulau Nyiur, Balau), Pengaron (Lok Tunggul, Mangkauk), Gambut (Sungai Kupang, Malintang, Keladan Baru), Sungai Tabuk (Pembantanan), Astambul (Pingaran Ulu), Aranio (Artain), Peramasan (Remo), Telaga Bauntung (Rampah), serta Beruntung Baru (Babirik dan Handil Purai).
Topografi ekstrem, pegunungan hingga pesisir membuat pembangunan menara pemancar maupun penarikan kabel fiber optik membutuhkan investasi tinggi. “Inilah yang membuat operator telekomunikasi tidak agresif masuk ke wilayah non-komersial,” ujar Yudi.
Pemkab Banjar kini menyiapkan kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi. Opsi teknologi alternatif seperti satelit dan microwave mulai dibuka. Forum koordinasi bersama PT Comtelindo digelar untuk mencari solusi paling tepat, sekaligus transfer pengetahuan teknis bagi pemerintah daerah.
Pendataan lapangan akan melibatkan camat dan perangkat desa agar data konkret dan akurat. “Pemerintah perlu memahami aspek teknis agar solusi sesuai dengan kondisi daerah,” paparnya.
Persoalan blank spot ini juga berdampak di ranah politik. Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur digital berkelindan dengan akurasi data kependudukan dan kualitas daftar pemilih.
Ia menekankan pentingnya pemetaan jaringan di 2.015 desa dan kelurahan di Kalsel, apalagi dengan wacana penerapan e-voting. “Jangan sampai ada warga kehilangan hak pilih hanya karena persoalan administrasi,” ujarnya.
Meski pemerintah pusat meluncurkan program Internet Rakyat, Ia menilai Kalsel belum sepenuhnya terjangkau. “Pemerataan akses internet harus segera diwujudkan supaya Pemilu 2029 berjalan inklusif dan berkualitas,” katanya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief