BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru mulai menerapkan efisiensi anggaran secara ketat dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Belanja yang bersifat seremonial dan kurang berdampak langsung dikurangi, agar anggaran lebih difokuskan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, saat membuka Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula Gawi Sabarataan, Rabu (11/2).
Menurutnya, efisiensi dilakukan di berbagai lini, termasuk pengurangan konsumsi kegiatan rapat. “Kami memprioritaskan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sekarang rapat cukup dengan snack, tidak lagi nasi kotak. Efisiensi ini kami lakukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
Dalam rancangan RKPD 2027, Pemko menetapkan empat fokus pembangunan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas ekonomi sektor tersier, pemerataan infrastruktur dan konektivitas perkotaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan reformasi birokrasi.
Penyusunan RKPD tahun depan mengusung tema “Penguatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Daya Saing SDM dan Penataan Kota yang Terintegrasi.” Tema tersebut disusun berdasarkan evaluasi capaian pembangunan, kondisi ekonomi daerah, serta tantangan strategis yang dihadapi Banjarbaru.
Kinerja ekonomi daerah sendiri menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Banjarbaru pada 2024 mencapai 6,71 persen, tertinggi di Kalimantan Selatan. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi penopang utama dengan kontribusi 29,72 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan pada 2025 tercatat 3,44 persen atau sekitar 11.065 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,75 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia mencapai 82,2, tertinggi di Kalimantan Selatan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Editor : Arif Subekti