BATULICIN – Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Tanah Bumbu memastikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tetap dilaksanakan pada tahun ini, dengan cakupan yang direncanakan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2025, pemerintah daerah telah melakukan perbaikan terhadap 204 unit RTLH yang tersebar di sejumlah kecamatan di Tanah Bumbu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tanah Bumbu, Ansyari Firdaus, mengaku belum mengingat secara rinci jumlah unit RTLH yang akan diperbaiki pada tahun ini, termasuk besaran anggaran yang dialokasikan.
Meski demikian, ia memastikan program tersebut akan ditingkatkan dibandingkan tahun lalu.
“Ini juga program strategis kepada daerah. Memberi hunian layak untuk masyarakat yang tak mampu,” ujar Ansyari.
Program RTLH berdampak langsung pada kualitas hidup warga, terutama dari aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan tempat tinggal. Perbaikan rumah juga diharapkan dapat mengurangi risiko lingkungan kumuh dan masalah sanitasi.
Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2026, pemerintah daerah melakukan pembaruan data rumah layak huni pada 2024.
Pembaruan tersebut mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019–2024 dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, setelah memperhitungkan penanganan RTLH pada 2023 dan 2024.
Hasil pembaruan menunjukkan rasio rumah layak huni pada 2024 tercatat 16,42 persen, turun dibanding capaian 2023 yang mencapai 21,51 persen. Jumlah rumah layak huni tercatat sebanyak 56.892 unit, menurun dari 73.931 unit pada tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut terjadi seiring perubahan indikator rumah layak huni yang kini mengacu pada standar Sustainable Development Goals (SDGs). Hunian layak harus memenuhi empat indikator, yakni ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak.
Editor : Arif Subekti