TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong tengah bersiap menghadapi audit pengelolaan aset dan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan yang berlangsung sepanjang Februari 2026.
Selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 28 Februari 2026, seluruh SKPD akan menjalani pemeriksaan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sekretaris Daerah Tabalong, Hamida Munawarah membenarkan bahwa audit ini melibatkan tim khusus dari BPK.
“Kurang lebih selama satu bulan, mulai tanggal 2 sampai 28 Februari. Ada sekitar delapan orang petugas BPK yang akan melakukan audit,” katanya, Rabu (4/2/2026).
Ia mengimbau seluruh SKPD untuk berperan aktif dengan menyiapkan seluruh dokumen pendukung secara lengkap, cepat, dan akurat.
“Seluruh dokumen pendukung disiapkan selengkap-lengkapnya, serta disajikan secara cepat dan akurat saat diminta oleh tim auditor,” tegasnya.
Hamida juga menekankan agar para kepala SKPD tetap berada di tempat selama masa audit berlangsung.
“Kepala SKPD diminta tetap standby di tempat,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran SKPD dan tim auditor BPK sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
Meski demikian, BPK masih memberikan toleransi bagi pejabat yang harus ke luar daerah, dengan catatan ada pejabat lain mampu memberikan penjelasan terkait data yang diperiksa.
Hamida berharap, audit tahun ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan capaian terbaik bagi Pemkab Tabalong.
Pemerintah daerah menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
Editor : Eddy Hardiyanto