MARTAPURA – Ancaman banjir pesisir atau rob yang sebelumnya diperingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai daerah prioritas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait dampak kenaikan muka laut akibat pemanasan global.
Belum lama ini, tim Bappenas RI turun langsung ke Kabupaten Banjar untuk memetakan kondisi pesisir yang terdampak. Langkah ini merupakan bagian dari penyusunan kebijakan adaptasi perubahan iklim berbasis data dan kondisi lapangan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, menegaskan bahwa rob yang semakin sering melanda wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Aluh-Aluh, menjadi perhatian utama Bappenas. “Ini sudah menjadi persoalan global, dan Kabupaten Banjar termasuk wilayah yang terdampak,” ujarnya.
Menurut Nashrullah, tim Bappenas melakukan pendataan perkembangan kondisi pesisir dari tahun ke tahun, termasuk membandingkan histori ketinggian air laut 10–15 tahun lalu dengan kondisi saat ini. Wilayah lain yang turut dibahas antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Gambut, dan Kertak Hanyar.
Ia menambahkan, peningkatan ketinggian rob hampir terjadi setiap tahun. Kondisi diperparah oleh sedimentasi di alur Sungai Barito yang menyebabkan pendangkalan, sehingga memperlambat surutnya genangan. “Selain menambah tinggi genangan, durasi rob kini lebih lama dan intensitasnya lebih sering dibanding sebelumnya,” jelasnya.
Koordinator Analisis Kependudukan Bappenas RI, Widaryatmo, menyebut kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai dampak kenaikan muka laut terhadap masyarakat Banjar. “Kami ingin mengidentifikasi sebaran dampak, kelompok rentan, lokasi prioritas, serta implikasinya terhadap ketahanan rumah tangga dan layanan dasar,” katanya.
Bappenas juga mengandalkan aplikasi SEPAKAT, instrumen analisis berbasis data sosial ekonomi dan spasial, untuk membantu pemerintah daerah menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap risiko iklim. “Hasil analisis ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah agar kebijakan adaptasi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti,” tambahnya.
Selain Banjar, Kota Banjarmasin juga masuk radar perhatian Bappenas. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas RI, Muhammad Cholifihani, menegaskan bahwa penanganan banjir di Banjarmasin memerlukan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi.
“Banjir di Banjarmasin bukan persoalan yang mudah. Faktor penyebabnya saling berkaitan, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan secara sederhana,” ujarnya saat meninjau kawasan rawan rob di Komplek PWI Sungai Andai.
Menurutnya, banjir di Banjarmasin dipicu kombinasi pasang air laut, curah hujan tinggi, serta alih fungsi lahan yang menurunkan daya dukung lingkungan. Karakter dataran rendah dengan sungai dan rawa membuat kota ini sangat rentan terhadap perubahan muka air.
Cholifihani memastikan Bappenas tidak tinggal diam. Pihaknya bersama Bappeda Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar akan melakukan pemetaan persoalan secara komprehensif.
“Hasilnya akan jadi dasar perumusan langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan banjir rob ke depan,” tegasnya.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief