BANJARMASIN – Ironis. Bukan hanya masyarakat umum yang kerap lalai membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ternyata, kendaraan dinas operasional milik pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan juga menunggak. Nilai tunggakan ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, dalam rapat bersama Komisi II DPRD Kalsel, Rabu (28/1). “Masih banyak kendaraan dinas operasional di kabupaten dan kota yang belum melunasi pembayaran pajak mereka,” bebernya.
Menurut Subhan, hasil pengecekan lapangan menunjukkan sejumlah kendaraan dinas kondisinya rusak berat bahkan tidak bisa digunakan lagi. Namun, kewajiban pajak tetap harus dilunasi sebelum aset tersebut dihapus atau dilelang.
“Kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sudah dilakukan. KPKNL menekankan, sebelum lelang kendaraan rusak berat, pajak kendaraan bermotor harus dibayar terlebih dahulu,” jelasnya.
Subhan menambahkan, sesuai arahan gubernur, tunggakan PKB kendaraan dinas kabupaten/kota wajib diselesaikan. Jika tidak, pemerintah provinsi akan menunda pencairan dana bagi hasil. “Datanya sudah ada di kami, tinggal melakukan penagihan. Tunggakan pajak ditaksir miliaran rupiah,” sebutnya.
Sementara, Komisi II DPRD Kalsel mendesak pemerintah kabupaten/kota segera menuntaskan tunggakan tersebut. Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi, menegaskan perlunya langkah tegas agar kewajiban pajak tidak diabaikan. “Kalau mereka tidak membayar tunggakan PKB, opsen pajak ke kabupaten/kota bisa saja ditunda,” ujarnya.
Editor : Arief