RANTAU – Kinerja penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPPD Samsat Rantau, Kabupaten Tapin mencatatkan hasil gemilang sepanjang 2025.
Realisasi penerimaan berhasil melampaui target APBD hingga 110,43 persen.
Kepala UPPD Samsat Tapin, Rayna Hendriyani mengungkapkan target Opsen Pajak 2025 ditetapkan sebesar Rp13.760.865.369.
Sementara realisasi mencapai Rp14.837.451.800.
“Capaian realisasi Opsen Pajak telah mencapai 110,43 persen dari target yang ditetapkan. Ini tentu menjadi hasil kerja bersama seluruh pihak,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Rayna menegaskan capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam aspek pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat wajib pajak.
Ia menjelaskan, Opsen Pajak baru efektif diberlakukan di Kalimantan Selatan sejak 5 Januari 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2024, masih menggunakan sistem bagi hasil kepada kabupaten atau kota, sehingga tidak bisa dibandingkan secara langsung,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, Samsat Rantau menjalankan berbagai strategi.
Mulai dari intensifikasi sosialisasi kepatuhan PKB bersama Polres Tapin, penguatan layanan Samsat Keliling di lokasi strategis dan event besar, hingga penagihan kendaraan dinas ke SKPD dan kecamatan.
Langkah jemput bola juga dilakukan ke perusahaan-perusahaan di Tapin untuk pendataan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, serta sosialisasi door to door bersama Bapenda Tapin.
Pembekalan dan bimbingan teknis petugas pelayanan turut dilakukan secara berkala.
Menurut Rayna, sinergi lintas instansi menjadi kunci utama keberhasilan.
“Tanpa sinergi lintas instansi, capaian opsen pajak akan sangat sulit tercapai,” tegasnya.
Sinergi tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti Samsat Keliling hari Minggu, pelayanan di event daerah, sosialisasi pemutihan PKB, pemberian paket sembako bagi wajib pajak, pelayanan di Tapin Expo 2025 dengan undian, hingga Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan doorprize.
Meski demikian, sejumlah kendala masih dihadapi.
Di antaranya proyek perusahaan yang berhenti, ketidaksesuaian nama kepemilikan di BPKB, penggunaan TNKB luar Kalsel, hingga tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.
Data kesamsatan 2025 masih menunjukkan adanya tunggakan pajak, dipengaruhi fluktuasi ekonomi dan kendaraan yang sudah tidak beroperasi namun belum dihapus dari sistem.
“Ketika ekonomi tumbuh positif, kepatuhan pajak ikut naik. Sebaliknya, penurunan aktivitas tambang dapat meningkatkan piutang pajak,” paparnya.
Rayna menambahkan, penerapan layanan digital seperti pembayaran non-tunai dan ETLE terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan.
Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPPD Rantau yang mencapai 95.
Memasuki 2026, Samsat Rantau menyiapkan sejumlah inovasi, antara lain layanan ETLE di Samsat Rantau, rencana pembayaran pajak melalui BUMDes, Samsat Keliling Car Free Day, serta pengembangan layanan berbasis digital lainnya.
Editor : Eddy Hardiyanto