Dandim 1010/Tapin, Letkol Inf Dimas Yamaputra, mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dan kelurahan dalam menyiapkan lahan pembangunan gerai koperasi.
“Dalam penyiapan lahan memang banyak kendala. Ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan, ada juga yang memiliki aset desa namun lokasinya kurang proporsional untuk pembangunan gerai,” ujar Letkol Dimas, Jumat (23/1).
Ia menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Bupati Tapin guna mencari solusi terbaik agar program nasional tersebut tetap dapat berjalan sesuai harapan.
“Kami sudah bicarakan dengan Bupati Tapin untuk mencari solusi terbaik dalam rangka mendukung program nasional yang dicanangkan Presiden,” tegasnya.
Menurutnya, secara nasional terdapat tenggat waktu penyiapan gerai hingga 31 Januari 2026. Namun, melihat kondisi riil di lapangan dan berbagai kendala yang muncul, besar kemungkinan tenggat tersebut akan diundur hingga 31 Maret 2026.
Untuk progres saat ini, dari total 135 titik lokasi yang tersebar di 126 desa dan 9 kelurahan di Kabupaten Tapin, sebanyak 25 titik sudah memasuki tahap pembangunan gerai koperasi.
“Kami menargetkan dalam waktu dekat ada tiga sampai empat gerai koperasi yang bisa selesai dan beroperasi,” jelasnya.
Letkol Dimas menambahkan, sesuai aturan yang berlaku, Kodim mendapat tugas dari pimpinan dalam rangka mendukung pelaksanaan konstruksi secara umum. Sementara itu, penyiapan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, kami mengambil langkah dengan melaksanakan rapat koordinasi ini, untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus memberikan solusi,” katanya.
Sementara untuk pembangunan fisik gedung koperasi, lanjutnya, seluruh anggaran bersumber dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan pemerintah daerah dan desa dapat fokus pada percepatan penyiapan lahan.
“Harapannya, seluruh pihak bisa saling bersinergi agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno