Isu yang tengah memanas ini tak hanya mendapat perhatian di dalam negeri, tetapi juga dari kalangan generasi muda asal Kalimantan Selatan (Kalsel) yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pelajar Banua Internasional, Muhammad Dakhlan Gazali, menilai perubahan mekanisme pilkada merupakan persoalan serius yang perlu dicermati secara kritis.
Dakhlan yang kini menempuh studi di Universitas Al Zaitunah, Tunisia, jurusan Aqidah dan Filsafat Islam semester IV, menyoroti persoalan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan.
“Sebagai generasi muda yang mengikuti perkembangan politik dari luar negeri, saya melihat isu pemilihan kepala daerah melalui DPR, bukan rakyat langsung, sebagai hal yang patut dicermati secara kritis,” ujarnya, Kamis (15/1/2025).
Ia mengaitkan wacana tersebut dengan pemikiran sejarawan dan filsuf Muslim klasik, Ibnu Khaldun, yang menekankan bahwa stabilitas kekuasaan sangat bergantung pada kepercayaan dan dukungan masyarakat.
Menurutnya, jika rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses memilih pemimpin, maka legitimasi politik berpotensi melemah.
“Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan yang stabil tidak hanya dibangun melalui aturan, tetapi juga melalui kepercayaan masyarakat. Jika rakyat tidak merasa terlibat, hubungan antara pemerintah dan masyarakat bisa renggang,” kata mahasiswa asal Banjarbaru itu.
Dakhlan menilai, mekanisme pemilihan tidak langsung berisiko mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap pemimpin daerah. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya partisipasi publik serta melemahnya kontrol masyarakat terhadap kekuasaan.
Meski demikian, ia tidak menutup ruang diskusi terkait sistem pemilihan. Namun, menurutnya, setiap perubahan mekanisme harus tetap menjamin akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.
“Stabilitas politik bukan semata-mata soal efisiensi aturan, tetapi juga soal kepercayaan dan keterlibatan rakyat. Jika itu diabaikan, maka demokrasi bisa kehilangan maknanya,” tegasnya.
Editor : Sutrisno