Tahun ini Raperdanya akan digodok. Bahkan eksekutif dan legeslatif sepakat akan menyuntikkan modal Rp10 miliar lewat Raperda.
Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST), Hasan Zidni menjelaskan program ini menjadi prioritas yang paling seksi di sektor agro, pangan, dan energi.
"BUMD ini dirancang bukan sekadar papan nama berlampu neon, melainkan motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus alat pengendali inflasi daerah," ujarnya, Kamis (15/1/2026).
Harapannya, petani tak hanya jual gabah, tapi bisa menikmati nilai tambah dari olahan dan jaringan distribusi yang lebih kuat.
Kepala Dinas Perdagangan, Irfan Sunarko sebelumnya menjelaskan keberadaan BUMD ini untuk memudahkan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga komoditas di pasar.
Irfan mengatakan, BUMD pangan ini kerjanya lebih fleksibel ketimbang dinas di pemerintah kabupaten. Salah satu contohnya soal pembelian barang-barang dan komoditas.
Banyak hal positif dengan adanya BUMD tersebut. Salah satunya bisa memicu munculnya usaha-usaha baru yang mampu berkolaborasi dan bekerja sama.
"Seperti petani, kelompok tani, koperasi sehingga dampak besarnya adalah pengurangan kemiskinan, pengangguran dan lain-lain," jelasnya.
Anggota DPRD HST, Salpia sangat mendukung Raperda ini untuk segera dibahas. Politisi Gerindra tu mneyebut hadirnya BUMD ini diharapkan bisa mengayomi masyarakat keceli seperti petani serta mampu memicu multiplayer efek ke sektor yang lain.
"Nanti juga akan ada Raperda penyertaan modalnya untuk tahun 2026 ini sebesar Rp 10 Miliar," jelasnya belum lama tadi.
Editor : Sutrisno