BATULICIN — Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif secara resmi membuka Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 di Hotel Lotusa, Simpang Empat, Senin (29/12/2026).
Kegiatan ini dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah serta Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025, sebagai upaya memperkuat sinergi perencanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan berbasis data.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan pesan utama pembangunan daerah, yakni tidak boleh ada masyarakat yang menganggur dan tidak boleh ada anak yang putus sekolah. Menurutnya, pekerjaan dan pendidikan merupakan dua pilar utama yang harus dijaga secara beriringan.
Ia menyampaikan, Kick Off Penyusunan RKPD memiliki makna strategis, tidak hanya sebagai penanda dimulainya tahapan teknis perencanaan, tetapi juga sebagai momentum penyamaan persepsi dan penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini berfungsi sebagai alat kendali pembangunan agar kebijakan, program, dan kegiatan berjalan terarah, terukur, dan akuntabel.
“RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Posisi ini sangat menentukan karena menjadi fase konsolidasi dan penguatan hasil pembangunan,” ujarnya.
RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 mengusung tema “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.” Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah BerAKSI yang menekankan pendekatan adaptif, kolaboratif, dan inovatif.
Transformasi infrastruktur diarahkan pada penguatan konektivitas dan pemerataan layanan dasar. Transformasi ekonomi difokuskan pada pertumbuhan inklusif dan perluasan lapangan kerja. Sementara transformasi pelayanan publik diarahkan pada birokrasi yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi RKPD dengan kebijakan nasional, khususnya RPJMN 2025–2029, termasuk percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi dan pangan, pembangunan infrastruktur strategis, serta transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
Selain itu, ia menegaskan perencanaan pembangunan harus berbasis data yang akurat, valid, dan terintegrasi. Karena itu, Forum Satu Data Indonesia menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD 2027.
“Tidak boleh lagi ada perencanaan tanpa data. Setiap kebijakan harus berbasis data yang tervalidasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu M Untung RLU dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi penanda awal penyusunan RKPD 2027 sekaligus upaya menyelaraskan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah 2025–2029.
Ia menjelaskan, tujuan kegiatan ini antara lain menyamakan persepsi perangkat daerah terhadap tema dan prioritas pembangunan 2027, mengevaluasi capaian pembangunan 2025, serta memperkuat implementasi Satu Data Indonesia agar perencanaan didukung data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam forum tersebut juga dilakukan evaluasi capaian pembangunan tahun 2025 berdasarkan laporan sistem e-Monev. Selain itu, diserahkan piagam penghargaan kepada SKPD dan kecamatan dengan realisasi program tertinggi.
Untuk kategori SKPD, penghargaan diberikan kepada BPBD, Satpol PP dan Damkar, Bapenda, Sekretariat DPRD, BPKAD, dan Bappedalitbang. Sementara kategori kecamatan diberikan kepada Kecamatan Angsana, Kusan Tengah, Satui, dan Simpang Empat.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kesepakatan Daftar Data Daerah Kabupaten Tanah Bumbu oleh Bupati Andi Rudi Latif bersama jajaran terkait.
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah daerah, akademisi, BPS, dan Diskominfosp, serta dihadiri kepala SKPD, camat dan lurah se-Kabupaten Tanah Bumbu, Tim Percepatan Pembangunan Daerah, dan tamu undangan lainnya.
Editor: Tia Lalita
Editor : Arief