RANTAU – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tapin mulai menimbulkan ancaman serius terhadap sektor pertanian. Meski sebagian lahan telah masuk program asuransi pertanian, tingkat kerusakan tanaman padi belum sepenuhnya dapat dipastikan, karena genangan air masih bertahan di sejumlah lokasi.
Kepala Dinas Pertanian Tapin, Tri Asmoro mengungkapkan, sekitar 149 hektare lahan tanaman padi di Kecamatan Binuang terdampak banjir. Dari luasan tersebut, 3 hektare telah dipastikan mengalami puso, sementara sisanya masih menunggu perkembangan kondisi lapangan.
“Kalau air belum surut, kita belum bisa memastikan. Bisa jadi bertambah, tergantung lamanya genangan,” ujarnya, Minggu (11/1/2026).
Selain lahan yang telah ditanami, sekitar 164 hektare lahan masih berada pada tahap lacakan atau baru bibit dan saat ini masih dalam proses pendataan. Kondisi ini dinilai rawan, mengingat fase awal pertumbuhan tanaman sangat rentan terhadap tekanan air yang berkepanjangan.
Sementara itu, wilayah Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan Bakarangan relatif belum terdampak kerusakan tanaman, lantaran belum memasuki masa tanam. Namun, potensi risiko tetap terbuka apabila banjir berkepanjangan dan mengganggu jadwal tanam petani.
Dijelaskannya, kerusakan lahan pertanian akibat banjir tidak selalu bersifat instan. Pada beberapa kasus, tanaman masih tampak bertahan setelah air surut. Namun, mengalami penurunan produksi akibat kerusakan sistem perakaran.
“Pengalaman sebelumnya, dampak banjir itu tidak selalu langsung kelihatan. Kadang tanamannya hidup, tapi hasilnya turun karena akarnya sudah terganggu,” katanya.
Di tengah ancaman kerusakan lahan tersebut, Dinas Pertanian Tapin mencatat sekira 200 hektare lahan telah diasuransikan, terutama pada kawasan oplah dan cetak sawah. Program ini dibiayai penuh oleh APBD, dengan nilai klaim Rp 6 juta per hektare jika tanaman mengalami gagal panen.
Namun, mekanisme klaim yang mensyaratkan tahapan perbaikan dan verifikasi membuat asuransi belum bisa langsung menjadi solusi cepat bagi petani yang terdampak banjir. Penentuan kerusakan lahan pun masih harus menunggu kondisi alam benar-benar normal.
Ancaman terhadap ketahanan pangan juga dirasakan petani di Kabupaten Balangan. Bukan semata karena banjir besar, melainkan ketidakstabilan tata kelola perairan yang berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut memengaruhi musim tanam, hasil panen, hingga kepastian pendapatan petani.
Agus Suhandi, petani di Baruh Ulin, Kelurahan Paringin, mengatakan lahan pertanian di wilayahnya relatif tidak terdampak langsung banjir besar. Namun sejak 2021, persoalan utama justru datang dari sistem perairan yang sulit dikendalikan.
“Pada 2021 sampai 2022, sawah sering tergenang. Benih banyak yang membusuk dan mati, sehingga kami harus tanam ulang berkali-kali,” ujarnya.
Kondisi berubah pada 2023 hingga 2024 ketika wilayah persawahan justru mengalami kekeringan. Faktor cuaca dan proyek pembersihan sungai yang dinilai belum sepenuhnya efektif mengatur aliran air membuat pasokan air ke sawah tidak stabil. Memasuki 2025 hingga awal 2026, kondisi kembali bersifat pasang surut karena pembersihan sungai tidak dibarengi pembangunan pintu air.
“Air jadi tidak bisa dikontrol. Saat hujan terlalu banyak, setelah itu cepat kering. Siklus ekstrem ini sangat mengganggu musim tanam dan berisiko menyebabkan gagal panen,” katanya.
Ia menambahkan, hasil panen dan pendapatan petani dari tahun ke tahun sulit diprediksi. Pada 2025, hasil panen relatif melimpah, namun pada 2024 produksi turun drastis akibat serangan hama, penyakit tanaman, dan kekeringan. Fluktuasi tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan usaha tani.
Terkait bantuan, Agus mengakui pemerintah telah menyalurkan benih dan sarana produksi melalui kelompok tani. Namun menurutnya, bantuan tersebut belum menyentuh persoalan paling mendasar. “Bagi petani, yang paling penting itu air. Tanpa sistem perairan dan pintu air yang berfungsi, bantuan benih dan obat-obatan tidak akan maksimal,” ujarnya.
Sementara, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Balangan, Rizkianoor Fauzi, mengatakan realisasi luas tanam padi di Balangan pada November hingga Desember 2025 mencapai 6.294 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 615 hektare terdampak banjir, 65 hektare persemaian terendam, dan 17 hektare mengalami puso atau gagal panen.
“Gagal panen yang tercatat itu 17 hektare. Secara umum dampak banjir di Balangan tidak terlalu besar karena sifatnya hanya lewat, paling lama satu sampai dua hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak banjir besar 2021, lahan pertanian yang terdampak banjir di Balangan rata-rata tidak lebih dari seribu hektare setiap kejadian. Kasus puso terbesar tercatat pada 2021 dengan luasan sekitar 125 hektare. Setelah itu, dampaknya cenderung lebih kecil dan masih dapat dikendalikan.
Rizki menambahkan, banjir tidak terlalu memengaruhi kalender tanam karena puncak musim tanam berlangsung pada Oktober hingga Maret, terutama di wilayah Halong, Juai, Tebing Tinggi, dan Awayan. Sementara kawasan Lampihong menjadi lumbung tanam pada April. “Produksi padi kita pada 2025 hampir 83 ton lebih dan cenderung meningkat. Secara produksi, pemenuhan kebutuhan pangan Balangan masih surplus,” katanya.
Untuk menjaga ketahanan pangan ke depan, pemerintah daerah mendorong petani melakukan penanaman lebih dari satu kali dalam setahun. Stimulan berupa sarana dan peralatan pertanian juga diberikan kepada petani yang menanam minimal dua kali dalam setahun sebagai upaya menjaga kontinuitas produksi.
Editor: Arif Subekti, Oscar Fraby
Editor : Arief