Dalam sidak itu, para wakil rakyat melihat masih banyak tersedia logistik untuk korban banjir.
Melihat hal itu, Ketua Komisi I DPRD Banjar, Amiruddin, menegaskan bahwa persoalan utama saat ini bukan pada ketersediaan bantuan, melainkan pada kecepatan dan efektivitas penyaluran ke masyarakat terdampak.
“Secara stok, logistik sangat mencukupi. Bantuan menumpuk di gudang, baik dari pemerintah pusat melalui BNPB maupun dari CSR perusahaan swasta. Yang perlu dipercepat adalah pendistribusiannya agar segera sampai ke warga,” ujarnya.
Ia menekankan, dalam situasi tanggap darurat, kecepatan distribusi menjadi kunci. Keterlambatan penyaluran bantuan, menurutnya berpotensi menambah beban masyarakat yang terdampak banjir di berbagai wilayah Kabupaten Banjar.
“Distribusi harus cepat, merata, dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan ada, tapi masyarakat masih kesulitan karena belum terdistribusi,” tegasnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Banjar yang dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Banjar, banjir telah berdampak pada 22.857 rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.078 rumah masih terendam.
Sementara itu, jumlah kepala keluarga terdampak mencapai 37.884 KK dengan total 107.284 jiwa terdampak banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Amiruddin mengaku pihaknya akan terus mengawal penanganan banjir, khususnya pada aspek distribusi logistik.
“Kami minta koordinasi lintas instansi diperkuat agar bantuan yang tersedia tidak hanya menumpuk di gudang, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak banjir,” lugasnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam penanganan banjir.
“Kami yakin pemerintah sudah bekerja, tapi karena ini status tanggap darurat, maka perlu dimaksimalkan. Bantuan harus segera didrop supaya tidak menumpuk, masyarakat bisa segera pulih dan kembali beraktivitas,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan status Tanggap Darurat banjir sejak 29 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Status tersebut masih berpeluang diperpanjang, menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Yayan Dariyanto, menyatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap situasi kebencanaan, termasuk efektivitas distribusi bantuan.
“Kami terus memantau kondisi di lapangan. Jika masih diperlukan, status tanggap darurat bisa diperpanjang,” katanya.
Editor : Sutrisno