Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Program ini digagas Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan sasaran jenjang SD hingga SMA.
Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari tempat tinggal, makan, hingga sarana pembelajaran ditanggung negara.
Peserta diprioritaskan dari kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau 20 persen penduduk dengan kondisi ekonomi terendah.
Artinya, program ini secara tegas menyasar kelompok paling rentan agar mendapat akses pendidikan berkualitas.
Di Tanah Bumbu, Sekolah Rakyat dibangun di Km 10 Jalan Kodeco, Kecamatan Simpang Empat.
Lokasinya berdekatan dengan Markas Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 828/Banua Warani Mattone.
Pembangunan dilakukan di atas lahan seluas 11 hektare dan dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu berbasis asrama.
Seluruh proses pembangunan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Tanah Bumbu, Mahyuni, mengatakan pemerintah daerah hanya bertugas memantau progres pembangunan dan melaporkannya secara berkala.
“Setiap bulan kami melaporkan perkembangan pembangunan ke Kementerian Dalam Negeri. Ibaratnya, kami hanya menerima kunci,” ujarnya, Senin (29/12).
Seleksi calon peserta didik akan dilakukan bertahap, diawali verifikasi status sosial ekonomi, lalu seleksi akademik sesuai ketentuan pusat.
Berdasarkan RAPBN 2026, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional mencapai Rp24,9 triliun.
Setiap unit permanen diperkirakan menelan biaya sekitar Rp200 miliar, dengan target penyelesaian pada 2026.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Tanah Bumbu, Dwi Teguh Effendi, menyebut pihaknya belum menerima petunjuk teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme perekrutan tenaga pendidik.
Meski demikian, sosialisasi awal kepada para guru telah dilakukan sebagai pengenalan kebijakan nasional tersebut. (*)
Editor : M. Ramli Arisno