KANDANGAN – Jajaran DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPRD HSS) menunjukkan komitmen serius dalam mengawal aspirasi publik terkait sektor pertambangan. Pada Rabu (24/12/2025), gabungan Komisi I, II, dan III melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) di Desa Ida Manggala, Kecamatan Sungai Raya.
Kunjungan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti audiensi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) HSS, serta merespon berbagai laporan masyarakat. Fokus utama kunjungan adalah mengklarifikasi sejumlah poin kajian krusial secara langsung kepada pihak manajemen perusahaan agar diperoleh informasi yang objektif.
DPRD HSS tidak datang sendiri. Mereka didampingi oleh dinas-dinas teknis terkait, mulai dari Dinas Perkim-LH, Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, hingga Bagian Hukum Setda HSS. Kehadiran tim lengkap ini bertujuan agar setiap temuan di lapangan bisa langsung dikaji secara administratif dan teknis.
Ketua Komisi III DPRD HSS, Yuniati menegaskan agenda ini adalah bagian dari fungsi pengawasan parlemen. Pihaknya memberikan perhatian khusus pada laporan warga Desa Kaliliring mengenai dugaan pencemaran limbah.
"Kami ingin memastikan aspirasi warga terjawab langsung dari lapangan. Ini bukti bahwa DPRD hadir menjalankan fungsi pengawasan demi kepentingan masyarakat," tegas Yuniati.
Ia juga menambahkan bahwa pembagian tugas dilakukan secara spesifik, di mana Komisi I bertanggung jawab menelaah aspek legalitas dan hukum, Komisi II meninjau persoalan ketenagakerjaan, serta Komisi III yang berfokus pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup.
Selain berdiskusi, rombongan juga meninjau area tambang PT KPP (mitra PT AGM) di Padang Batung. Anggota Komisi III, Muhlis Ridhani, memaparkan bahwa pihaknya diberikan akses luas untuk mengecek sistem sanitasi, pengolahan limbah, hingga proses produksi.
Berdasarkan pantauan langsung, Muhlis menyebutkan bahwa operasional perusahaan terlihat telah mengikuti standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), termasuk dalam meminimalisir polusi suara dan udara.
"Kami berharap hasil tinjauan ini dikomunikasikan secara transparan kepada mahasiswa dan warga, terutama yang berada di wilayah terdampak langsung (ring satu). Transparansi adalah kunci agar aktivitas ekonomi tambang bisa berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan kenyamanan warga," tutup Muhlis.
Editor : Fauzan Ridhani