Sejumlah kesepakatan strategis dicapai dalam rapat koordinasi dan mediasi di Kantor Desa Semayap, Selasa (23/12) siang.
Pertemuan ini melibatkan Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Kotabaru, pihak vendor proyek, serta para Ketua RT yang menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak langsung.
Baca Juga: Kades Bihara Hilir Jadi Tersangka, Ambulans Desa Fiktif Rp195 Juta
Kapolres Kotabaru melalui Kanit Kamsel Sat Lantas Polres Kotabaru, IPDA Wahyu Bagus Pratama, menegaskan prioritas utama kepolisian adalah menjaga kelancaran mobilitas warga selama proyek berlangsung.
“Kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Polantas bersama Dishub akan melakukan pengaturan lalu lintas (gatur lalin) pada jam sibuk, pagi pukul 06.30–08.30 Wita dan sore 16.00–17.30 Wita,” ujarnya.
Selain pengaturan lalu lintas, kepolisian juga akan memperketat pengawasan kendaraan berat. Razia gabungan akan digelar dengan sasaran kendaraan roda enam atau lebih yang melanggar ketentuan muatan.
Baca Juga: Tambah Stok Obat dan Buka 100 Posko Kesehatan di Momen 5 Rajab
“Kendaraan dengan tonase besar akan ditindak. Batasan tonase kami perketat untuk melindungi jalan alternatif yang digunakan warga,” tegas Wahyu.
Sebagai solusi konkret, kendaraan bertonase tertentu akan dialihkan melalui Jalan Meranti Putih 1, tepat di samping Kantor PDAM.
Sementara itu, untuk pengendara roda dua, akan dibangun jembatan alternatif selebar 2,5 meter di sekitar lokasi proyek agar tidak perlu memutar jauh.
Baca Juga: Banjir Rob Rendam Batulicin, Air Laut Naik hingga Jalan Raya
Keluhan warga terkait kerusakan jalan kawasan Perumnas juga mendapat perhatian. Dinas PUPR Kotabaru menyatakan kesanggupan melakukan perawatan sementara, disusul perbaikan total setelah proyek jembatan rampung.
Di sisi lain, Dishub Kotabaru akan menambah rambu lalu lintas di depan salah satu hotel dan menempatkan check point di Terminal Stagen sebagai filter awal truk bermuatan besar.
Jam operasional angkutan barang juga akan dipertegas melalui SK Bupati Kotabaru dalam waktu dekat.
“Kami berharap masyarakat bersabar. Langkah ini diambil agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan dan aktivitas ekonomi warga,” pungkas Wahyu. (*)
Editor : M. Ramli Arisno