BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Ekspose Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2028, Selasa (16/12/2025) di Hotel Ebony Batulicin. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan secara terintegrasi.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H Deny Hariyanto mewakili Bupati Andi Rudi Latif menekankan penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas yang memerlukan perencanaan matang dan komitmen semua pemangku kepentingan. Menurutnya, kemiskinan tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, air bersih, lapangan kerja, dan perlindungan sosial.
“Dokumen RPKD disusun untuk memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah terarah, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Deny.
Ia menambahkan RPKD menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan provinsi dengan implementasi pembangunan di tingkat daerah, sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, M Untung RLU mengatakan kegiatan ini merupakan langkah nyata Pemkab Tanah Bumbu selaras dengan RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya integrasi program antar-SKPD agar setiap perangkat daerah memahami peran dan kontribusinya.
“Amanat Bupati jelas, beraksi dan berkontribusi nyata dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja agar layanan lebih menyentuh masyarakat, khususnya pengentasan kemiskinan. Seluruh layanan harus terintegrasi hingga tingkat kecamatan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah dalam satu sistem,” jelas Untung.
Ia mencontohkan integrasi layanan bantuan sosial dengan perekaman e-KTP sebagai inovasi untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappedalitbang Kabupaten Tanah Bumbu, Sri Rahayu menjelaskan tujuan utama ekspose ini adalah memetakan serta menyelaraskan peran antar-SKPD, menghindari duplikasi program, dan menemukan titik sinergi yang efektif. “Diharapkan tercipta pemahaman dan persepsi yang sama terkait permasalahan, tujuan, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPKD,” ujarnya.
Editor : Fauzan Ridhani