MARTAPURA – Ketika pemerintah mulai menyesuaikan dan memangkas sejumlah pos belanja dalam APBD 2026. Namun, Pemprov Kalsel menegaskan anggaran penyandang disabilitas tak akan terdampak efisiensi
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kalsel, Selamat Riadi, menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk tidak menyentuh anggaran yang menyangkut kesejahteraan kelompok rentan ini. “Alhamdulillah untuk anggaran murni 2026 sudah tersedia. Jika ada kekurangan, kita upayakan melalui anggaran perubahan,” ujarnya, Jumat (12/12).
Selamat menekankan, pemenuhan alat bantu dan program peningkatan kualitas hidup disabilitas tetap menjadi prioritas belanja sosial. “Kepastian ini juga ditegaskan langsung oleh pimpinan saat acara di Martapura,” tambahnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Kalsel, M. Farhanie, menegaskan lebih keras, dia menyatakan tidak ada program yang dihentikan. “Banyak penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, sehingga ini akan terus kita perjuangkan,” katanya.
Farhanie menambahkan, dua pusat rehabilitasi sosial, PRSPDNF Fajar Harapan dan PRSPD Iskaya Banaran, akan tetap menjalankan program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan kemandirian tanpa pengurangan. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kelompok rentan,” tegasnya.
Sementara, pada momentum Hari Disabilitas Internasional, Pemprov Kalsel menyalurkan 42 kursi roda standar, 10 kursi roda adaptif, dan 5 kaki palsu. Bantuan sebagai bukti nyata komitmen pemprov agar penyandang disabilitas tetap produktif dan berdaya guna.
Editor: Oscar Fraby
Editor : Arief