BANJARBARU – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Alex Cosmas Pinem menyampaikan sambutan penting pada pembukaan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Tahun 2025, Senin (8/12/2025) di Banjarbaru.
Dalam sambutannya, Alex menegaskan Majelis Pengawas memegang mandat strategis dalam menjaga marwah jabatan notaris sebagai pejabat publik yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dengan mengangkat tema “Reformasi Tata Lembaga Majelis Notaris: Menguatkan Fungsi dan Meneguhkan Integritas,” Alex menekankan reformasi pengawasan tidak hanya soal perbaikan struktur dan prosedur.
"Pengawasan tidak hanya soal perbaikan struktur dan prosedur tetapi harus mencakup peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem kerja, serta penguatan budaya integritas dalam setiap proses pengawasan," pesan Alex.
Alex juga menyoroti sejumlah persoalan aktual dalam pelaksanaan tugas MPD dan MPW, seperti penyamaan persepsi tugas, penertiban protokol notaris, kebutuhan database rekam jejak, serta keseragaman SOP pengawasan.
Ia menyampaikan langkah strategis yang harus ditempuh. Yaitu, peningkatan kapasitas anggota Majelis, perbaikan tata kelola pengawasan yang lebih akuntabel, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, penguatan koordinasi antar-level Majelis, dan peneguhan integritas sebagai nilai utama.
Alex menegaskan komitmen Kemenkum Kalsel mendukung pelaksanaan pengawasan notaris melalui kolaborasi yang semakin erat antara Kanwil, organisasi profesi, serta seluruh unsur Majelis Pengawas.
Ia berharap Rakor ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat membawa perubahan nyata. Tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga tersampaikan hingga Majelis Pengawas Pusat.
Di akhir sambutan, Alex memberikan apresiasi kepada narasumber dan seluruh anggota Majelis Pengawas.
Ia menekankan pengawasan notaris yang profesional, responsif, dan berintegritas merupakan kunci peningkatan kualitas layanan hukum di Kalsel.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan Kepala Bidang AHU, Dewi Woro Lestari, serta Kepala Bagian TU dan Umum, Rustam Sakka.
Editor : Fauzan Ridhani