KOTABARU - Target ambisius Kabupaten Kotabaru untuk menyusul daerah lain mengikuti Penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2027 tidak hanya terhadang urusan teknis, tapi juga oleh tantangan geografis yang teramat luas.
Hal ini mengemuka dalam Workshop Penguatan Kapasitas Forum Kecamatan dan Pokja Desa Sehat yang digelar Bapperida Kotabaru, Jumat (5/12/2025).
Kepala Bapperida Kotabaru, Ir Rurien Srihardjanti menekankan selain mengejar 80 persen ODF, yang kini secara teknis sudah tercapai 80 persen per akhir 2025, isu utama adalah pemenuhan sembilan tatanan KKS yang harus dipersiapkan dengan konsep satu data terpadu.
Narasumber dari Dinas Kesehatan, H Sugianor merinci sembilan tatanan yang harus dipenuhi secara optimal melalui kerja sama lintas sektor.
Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Permukiman dan Fasilitas Umum, Satuan Pendidikan, Pasar Sehat, Perkantoran dan Perindustrian, Pariwisata Sehat, Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan, Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana.
Menanggapi hal itu, Ketua FKKS Kotabaru diwakili H Kamaruz Zaman menyoroti kendala utama yang dihadapi. Dari total 22 kecamatan dan lebih dari 200 desa, pembentukan kelembagaan Forum Kecamatan dan Pokja Desa masih berjalan lambat.
Padahal, syarat minimal untuk dapat dinilai adalah 50 persen dari kelembagaan tersebut sudah terbentuk.
“Fokus utama saat ini bukan semata mengejar penghargaan, melainkan memastikan Kotabaru dapat masuk terlebih dahulu dalam sistem penilaian resmi KKS. Kondisi geografis Kotabaru yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam memobilisasi dan membentuk forum hingga ke tingkat desa. Ini membutuhkan kolaborasi luar biasa dari semua pihak,” ungkapnya.
Workshop yang dihadiri perwakilan empat kecamatan dan sejumlah SKPD terkait ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk memastikan seluruh tahapan persiapan menuju KKS 2027 berjalan lebih sistematis, terukur, dan terintegrasi lintas sektor.
Editor : Fauzan Ridhani