Tim dari headquarter GIZ mendatangi BPBD Kabupaten Banjar, Rabu (3/12), disambut jajaran BPBD mulai dari Plt Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, hingga pengurus Forum PRB API. Pertemuan menyoroti kesiapsiagaan menghadapi banjir, penguatan Early Warning System (EWS), dan penataan infrastruktur lingkungan sebagai faktor pengurang risiko.
“Kunjungan ini merupakan agenda monitoring lapangan untuk memastikan efektivitas kerja sama pembangunan Indonesia–Jerman yang sudah berjalan,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banjar, H. Abdullah Fahtar, Jumat (5/12). Ia menyebut delegasi GIZ menilai sejumlah sektor harus diperkuat, termasuk performa EWS, kapasitas respon masyarakat, kondisi drainase, hingga pengelolaan sampah—dua aspek yang berhubungan langsung dengan kerentanan banjir.
Baca Juga: Pangdam Tambun Bungai Kunjungi HSU! Buka Babak Baru Pembangunan Infrastruktur Desa
Delegasi juga meninjau penerapan sanitary landfill sebagai teknologi pengelolaan sampah modern yang dinilai penting untuk mengurangi pencemaran air dan tanah. Setelah pertemuan internal, rombongan bergerak memeriksa fungsi EWS di Kecamatan Sungai Pinang hingga Desa Rantau Nangka, mencakup pengecekan sensor, baterai, transmisi, dan efektivitas sirene. “Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi teknis kerja sama berikutnya,” jelas Fahtar.
GIZ turut meminta data, peta risiko, serta dokumentasi fisik sebagai dasar analisis. Dalam kerja sama tersebut, seluruh rekomendasi harus berbasis data. Setelah Banjar, delegasi dijadwalkan melanjutkan monitoring ke Kabupaten Tanah Laut, wilayah dengan tingkat kerentanan bencana tinggi.
Selain mitigasi kebencanaan, GIZ mengamati kesiapan Banjar dalam modernisasi pengelolaan lingkungan, khususnya integrasi sanitary landfill dan mitigasi bencana sebagai satu kesatuan. “Peran media, legislatif, dan pemda sangat diperlukan agar mitigasi berjalan sejalan dengan panduan pusat,” ujar Fahtar. Pemkab Banjar berharap kunjungan ini memperkuat sinergi bilateral Indonesia–Jerman dalam pembangunan sistem mitigasi banjir berkelanjutan.
Baca Juga: Milad Bupati HSU Kumpulkan Donasi Rp47 Juta untuk Korban Bencana Sumatera
151 Desa Masuk Zona Banjir
Hasil riset terbaru LPPM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mencatat 151 desa di Kabupaten Banjar masuk dalam zona banjir. Temuan yang diekspos 8 Oktober 2025 ini menyebut Kecamatan Kertak Hanyar dan Martapura sebagai wilayah dengan risiko tertinggi.
“Sebanyak 42 persen desa terdampak mengalami banjir lebih dari sekali setahun. Pada sejumlah lokasi, genangan berlangsung lebih dari tiga hari, dan 52 persen responden melaporkan ketinggian air di atas 40 sentimeter,” papar Ulfa Fitriani, mewakili Ketua Tim Peneliti Sunardi.
Baca Juga: Wali Kota Banjarbaru Lisa Halaby Sidak Pasar Bauntung! Harga Cabai Ternyata Melonjak
Riset dilakukan di 196 desa dari 20 kecamatan dengan kombinasi metode: pengukuran lapangan menggunakan RTK GNSS CHCNAV i73+, pemetaan drone DJI Air 3, serta penyebaran kuesioner langsung dan daring. Analisis juga memetakan lima kawasan utama penanganan: Sungai Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Sungai Gambut, dan Aluh-Aluh.
Faktor penyebab dominan meliputi curah hujan tinggi, sedimentasi, keterbatasan kapasitas sungai, alih fungsi lahan, dan sistem drainase yang belum optimal. Wilayah Aranio, Aluh-Aluh, dan Sungai Tabuk tercatat memiliki bahaya banjir tertinggi.
Tim menggunakan perangkat lunak HEC-RAS untuk pemodelan aliran sungai dan profil muka air. Strategi penanganan tak hanya fokus pembangunan fisik seperti bendungan atau kolam retensi, tetapi juga penguatan aspek non-struktural: pengelolaan DAS, tata guna lahan, sistem peringatan dini, dan partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Berkah Jumat, Senyum Para Santri di Program Tebus Dengan Doa Episode 21
Kabid PPI Bappedalitbang Banjar, Nuri Ansyari, menyebut masukan berbagai pihak diperlukan agar masterplan penanggulangan banjir tidak sekadar menjadi laporan. Sekretaris Bappedalitbang Banjar, Hanafi, menegaskan dokumen strategis tersebut akan menjadi acuan menekan risiko banjir dan memperkuat ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim. (*)
Editor : M. Ramli Arisno