RANTAU – Pemerintah Kabupaten Tapin terus bergerak mengikuti kebijakan nasional dalam transformasi pembayaran non tunai. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tapin, Haris Fadhilah, memastikan bahwa Tapin siap menerapkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) mulai Januari 2026.
Kepastian itu disampaikan usai BKAD Tapin bertemu dengan Kepala KPPN Barabai untuk membahas mekanisme dan kesiapan teknis implementasi.
“Tapin berkomitmen melaksanakan penerapan mulai Januari 2026. Sudah kita sampaikan langsung dalam pertemuan dengan KPPN,” tegas Haris, Rabu (3/12/2025).
Pada tahap awal, penerapan KKI akan diuji coba di lima SKPD dengan beban anggaran besar. Yakni, BKAD, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
“Uji coba dilakukan selama enam bulan. Selama masa itu, kita pantau secara berkala untuk melihat sejauh mana efektivitas dan kemudahannya,” jelas Haris.
Jika hasil evaluasi pada semester berikutnya berjalan baik, maka penerapan akan diperluas ke seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.
Haris menegaskan, fungsi KKI selaras dengan kebijakan pemerintah pusat untuk memperluas sistem pembayaran non tunai di daerah. Tapin menggandeng Bank Kalsel sebagai bank pengelola kas daerah.
Nantinya seluruh transaksi akan melalui sistem QRIS, bagian dari Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). “Ini produk anak negeri. Jadi kita ikut mendukung efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Salah satu kemudahan paling nyata ialah pembayaran perjalanan dinas yang sebelumnya kerap menimbulkan kendala teknis.
“Selama ini tiket dan hotel dibayarkan pihak ketiga atau ditanggung sementara oleh pelaksana perjalanan dinas. Dengan KKI, tiket pesawat, hotel, bahkan uang saku dapat dibayarkan langsung memakai kartu kredit Indonesia,” papar Haris.
Sistem pembayarannya pun lebih rapi. Tagihan akan diselesaikan bulan berikutnya melalui bank pengampu.
Meski optimistis, BKAD tetap menerapkan skema bertahap sambil menyesuaikan dengan integrasi aplikasi keuangan daerah.
“Harapan kita, KKI ini bisa diterapkan di seluruh SKPD. Tahapannya bertahap sambil kita integrasikan dengan sistem pengelolaan keuangan yang sudah ada,” tutup Haris.
Editor : Arif Subekti