BARABAI - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2026 sudah diketok, Jumat (28/12).
Berbagai pos anggaran terdampak efisiensi. Paling terdampak adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin), anggaran operasional, serta belanja alat tulis kantor (ATK).
Data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HST, anggaran perjadin dipangkas hingga 30 persen.
Anggaran perjadin awalnya dialokasikan Rp 126 miliar. Menjadi Rp 72 miliar. Dipotong sekitar Rp 54 miliar.
Sementara untuk belanja ATK dikurangi dari Rp 3,8 miliar jadi Rp 3,4 miliar. Untungnya, efisiensi anggaran tidak menyentuh belanja pegawai. Artinya gaji atau tunjangan ASN tetap aman.
Efisiensi ini berlaku untuk seluruh SKPD di HST. Misalnya di Dinas Pendidikan, pagu anggaran untuk semua program di tahun 2025 sebesar Rp 447 miliar, untuk 2026 berkurang menjadi Rp 414 miliar.
Sementara pada 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,7 triliun dengan belanja daerah mencapai Rp 2,2 triliun.
Pendapatan APBD paling banyak diperoleh dari dana transfer pusat ke daerah (TKD), mencapai Rp 1.092.501.746.000.
Angka ini turun dari tahun 2025 yakni Rp 1,4 triliun. Sisa pendapatan lainnya didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, serta hasil kekayaan daerah.
Sedangkan defisit anggaran Pemkab HST sebesar Rp 450 miliar lebih. Penyebab defisit ditengarai karena TKD menurun. Pemkab perlu mengatur ulang belanjanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) HST Muhammad Yani menjelaskan beberapa skema untuk menyiasati defisit tersebut. Seperti menggunakan dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) di tahun 2025.
"Kita juga telah melakukan efisiensi perjalanan dinas dan biaya operasional uang mencapai Rp 100 miliar," ujarnya, Selasa (2/12).
Sedangkan Silpa 2025 ada Rp 296 miliar. Sekda menyebut secara rasional defisit anggaran HST hanya Rp 400 miliar. Sedangkan sisa Rp 50 miliar merupakan bagian dari dana belanja tak terduga (BTT).
Pemkah HST juga memiliki tabungan dana bagi hasil dari Pemprov Kalsel sekitar Rp 40 miliar, jadi optimis bahwa defisit anggaran bisa ditutup.
"Insyaallah ter-cover," tegasnya.
Sekda juga menegaskan, anggaran yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik serta infrastruktur tidak mengalami pengurangan atau efisiensi.
"Misalnya untuk pendidikan kita tetap lebih dari 20 persen APBD, kemudian belanja pegawai kurang dari 30 persen. Kita ikuti aturan yang ada," tandasnya.
Juru Bicara Banggar DPRD HST, Salpia Riduan menegaskan jika APBD adalah uang rakyat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, dan kegagalan dalam perencanaan dapat berujung pada konsekuensi negatif bagi masyarakat.
Politisi Gerindra itu menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk efisiensi dan peningkatan pelayanan publik.
Seperti efisiensi belanja operasional dan peningkatan proporsi belanja modal. Penataan ulang jumlah tenaga outsourcing di seluruh OPD untuk mengurangi beban anggaran.
Optimalisasi pendapatan daerah melalui pembentukan Satgas Pajak. Sinkronisasi data penerima bantuan pangan dengan Dinas Sosial.
Aspirasi pedagang ayam kampung terkait penyediaan tempat layak untuk transaksi. Usulan pengelolaan objek wisata Pagat oleh pihak ketiga agar lebih profesional dan produktif.
"Banggar menyatakan RAPBD 2026 dapat diterima dan disepakati bersama untuk diajukan evaluasi ke pemerintah provinsi," jelasnya, Selasa (2/12).
Editor : Muhammad Syarafuddin