Pernyataan itu muncul di tengah prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) soal potensi cuaca ekstrem pada Senin (1/12/2025). Hujan petir dan hujan intensitas sedang hingga lebat diprediksi mengguyur sejumlah wilayah Kalsel, terutama Tanah Bumbu, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah hingga dini hari.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel Raden Rafiq menyebut cuaca yang semakin tidak menentu sebagai tanda bahwa Banua memiliki kerentanan serupa dengan daerah yang baru saja dilanda bencana di Aceh dan Sumatra.
Baca Juga: Potret Mesra Wawali Ananda dan Ketua NasDem Viral di Medsos
"Kalimantan Selatan harus belajar dari kejadian ini, sungguh-sungguh belajar. Karena bencana tidak kenal peta, ia bisa terjadi di mana saja. Tidak pandang lokasinya di hulu Meratus, lahan gambut, atau kota sekalipun," ujar Raden kepada Radar Banjarmasin, Senin (1/12) petang.
Raden menegaskan bahwa bencana yang menelan banyak korban di Aceh dan Sumatra bukan sekadar bencana alam, melainkan akumulasi kerusakan ekologis yang dibiarkan puluhan tahun.
Gelondongan kayu berukuran besar yang ditemukan di lokasi bencana disebutnya sebagai bukti kuat bahwa aktivitas pembalakan hutan berlangsung masif.
Baca Juga: Penutupan Jalan Simpang Ulin Tetap Berlaku Cegah Parkir Liar
"Kayu-kayu besar itu tidak jatuh dari langit. Itu bukti ada pembalakan hutan. Ketika daerah resapan hilang, bencana ekologis hanya menunggu waktu," tegasnya.
Ia menambahkan, akses evakuasi dan bantuan yang terhambat akibat jalan terputus menunjukkan rapuhnya sistem perlindungan lingkungan di Indonesia.
"Korban jiwa terus bertambah. Dan itu bukan sekadar angka, melainkan nyawa manusia," ujarnya.
Baca Juga: Bupati Banjar Perintahkan Penanganan Darurat Teror Kera Liar
Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel Muhammad Jefry Raharja mengingatkan bahwa Kalsel bukan wilayah asing terhadap bencana besar. Sejak 2001, Kalsel kehilangan lebih dari 150 ribu hektare tutupan pohon, terutama akibat ekspansi tambang dan sawit.
"Kita semua masih mengingat banjir 2021, banjir paling parah dalam sejarah Banua. Lalu tahun 2025 terjadi longsor di Banjarsari, Angsana, akibat tambang ilegal. Ini bukti kerentanan kita nyata," kata Jefry.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang sudah berlangsung lama.
Baca Juga: Sejarawan ULM Ungkap Alasan Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional
"Tambang ilegal itu terlihat jelas. Lubang besar, suara mesin, keluar-masuk truk. Mustahil tidak terlihat aparat," tegasnya.
Jefry menyebut masyarakat saat ini semakin tertekan dengan situasi negara dan kondisi lingkungan yang memburuk. Mulai dari ekonomi yang melemah hingga ruang hidup masyarakat adat Meratus yang terus terancam.
"Dari total luas Kalsel, 51,57 persen telah dibebani izin konsesi. Ini ancaman nyata jika tata kelola lingkungan selalu berpihak pada kepentingan ekonomi elite," pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Momen 5 Rajab, Stok BBM Dipastikan Aman
Walhi Kalsel mendorong pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk menjadikan bencana Sumatera sebagai peringatan dini.
"Kita tidak ingin Kalsel menjadi jilid dua dari bencana ekologis di Sumatera. Kita masih punya waktu mencegah jika tata kelola lingkungan dibenahi dan pengawasan diperketat," kata Raden.
Walhi Kalsel kembali menegaskan bahwa masyarakat berhak atas lingkungan yang sehat.
Baca Juga: Perbaikan Drainase Jalan Trikora Kejar Target Momen 5 Rajab Sekumpul
"Dan bencana Sumatera harus jadi dasar untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di Banua sebelum terlambat," tandasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno