KOTABARU - Pengabdian panjang ribuan tenaga honorer di Kabupaten Kotabaru akhirnya membuahkan kepastian.
Setelah penantian panjang dan perjuangan berliku, bahkan ada yang sudah bekerja selama dua dekade, sebanyak 2.409 honorer resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, Kamis (27/11).
Satu orang tidak sempat menerima SK tersebut lantaran keburu meninggal dunia.
Penyerahan SK massal yang digelar di Aula Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan, Rabu (26/11), berlangsung dramatis.
Lebih dari dua ribu orang sudah berkumpul sejak tengah hari, menciptakan antrean membeludak.
Suasana riuh, haru, hingga saling berdesakan terjadi. Bahkan, tim kesehatan harus siaga karena beberapa honorer dilaporkan tumbang dan pingsan saking lamanya mengantre.
Salah seorang yang telah lama menantikan SK itu Fauzan Anwari (41), akrab disapa Dodo. Ia veteran honorer Satpol PP Kotabaru dengan masa bakti selama dua dekade sejak 2005.
Dodo mengenang, perjalanan menuju SK ini penuh lika liku. Ia pernah nyaris putus asa ketika namanya tidak masuk dalam daftar pengangkatan karena terkendala masa kerja.
“Teman-teman sempat pasrah. Sempat merasa iri dan putus asa, bahkan sempat mau keluar. Tapi saya bertahan karena kecintaan pada lingkungan kerja, ini passion saya,” kenangnya.
Dodo menceritakan betapa kecilnya gaji honorer yang diterima di awal pengabdian, mulai Rp 175 ribu, naik ke Rp 250 ribu, hingga mentok di angka Rp 500 ribu.
“Dahulu sangat berharap, dan sekarang cenderung pasrah saja dengan keadaan, dan akhirnya diangkat. Berani menunggu, dan mengabdi untuk daerah dan negara,” ujarnya.
Harapan terbesar Dodo kini tertuju pada masa depan: dana pensiun. “Mudahan ada pensiunan, paling tidak bisa diperhitungkan masa pengabdian saya selama bekerja mengabdi jadi honorer di Pemkab Kotabaru,” harapnya.
Haru juga dirasakan Yudiamona, pegawai honorer Dinas Pendidikan Kotabaru dengan masa pengabdian selama 14 tahun.
“Ini penantian panjang, dari seringnya ikut tes CPNS dan PPPK yang hasilnya belum memuaskan,” ungkap Mona kepada Radar Banjarmasin.
Mona berharap agar status PPPK Paruh Waktu tidak dibeda-bedakan. Ia mengingatkan, siapapun yang bekerja di dinas memiliki risiko dan lelah yang sama, sehingga negara seharusnya memberikan hak yang setara.
“Mudahan didengar pemerintah pusat dan ribuan PPPK Paruh Waktu ini gajinya juga bisa bertambah, ya paling tidak sama dengan UMP atau UMK,” mohonnya.
Saat pelantikan kemarin, Wakil Bupati Kotabaru Syairi Mukhlis menanggapi keluhan gaji dengan memberikan sedikit harapan.
“Ini kan 2025, gajinya masih mengikuti kondisi APBD saat ini. Namun, tahun 2026 nanti kita akan terus berupaya melakukan penyesuaian,” janjinya.
Wabup juga menjelaskan bahwa pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu akan dilakukan bertahap dan harus mengikuti regulasi ketat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, sesuai dengan kebutuhan daerah.
Editor : Muhammad Syarafuddin