Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Massa Aksi Jilid II Mulai Bergerak, Targetkan Temui Ketua DPRD Kalsel

Zulvan Rahmatan • Rabu, 26 November 2025 | 14:09 WIB

BERANJAK: Massa aksi jilid II mulai beranjak dari lokasi Wisata Patung Bekantan menuju DPRD Kalsel, Rabu (27/11/2025).
BERANJAK: Massa aksi jilid II mulai beranjak dari lokasi Wisata Patung Bekantan menuju DPRD Kalsel, Rabu (27/11/2025).
BANJARMASIN - Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kalsel pada Rabu (26/11/2025). 

Aksi jilid II ini menyusul aksi sebelumnya yang berakhir ricuh pada Senin (24/11) tadi. 

Pukul 14.45 Wita, massa aksi terpantau mulai beranjak dari lokasi wisata Patung Bekantan Jalan Kapten Piere Tendean menuju Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat.

Mereka membawa spanduk berisi sindiran sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan di bawah kawalan kendaraan patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas polisi.

“Target kita tetap sama, menemui Ketua DPRD Kalsel Supian HK, tidak yang lain,” ujar Koordinator Pusat BEM se-Kalsel, M Irfan Naufal.

Sebelumnya, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Adi Jayadi, menegaskan aksi susulan akan terus berlanjut hingga tuntutan mereka benar-benar diakomodir legislator.

Pasalnya, negosiasi untuk berdialog di dalam Rumah Banjar pada aksi sebelumnya berakhir buntu.

Massa yang emosi akhirnya menerobos paksa pagar DPRD. Aksi saling dorong dengan aparat keamanan beratribut lengkap pun tak terhindarkan.

Demonstran membawa empat tuntutan utama. Pertama, penolakan terhadap KUHAP yang baru disahkan DPR RI.

Mereka menilai beberapa pasal dalam KUHAP terbaru tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Perluasan wewenang Polri dan penyidik lebih besar sehingga tidak sesuai dengan narasi keamanan terhadap putusan-putusan yang dihadirkan," tegas Adi.

Kedua, penanganan tambang ilegal di Kalsel yang dinilai masih menimbulkan banyak masalah di beberapa kabupaten. 

Ketiga, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang belakangan kerap menyulitkan masyarakat. Keempat, pengesahan UU Masyarakat Adat yang bersifat prorakyat.

Editor : Sutrisno
#Kalsel #Demo #aksi