BANJARMASIN – Selain menata objek wisata Siring Menara Pandang, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin punya rencana untuk membangkitkan kembali kejayaan perahu tambangan sebagai daya tarik para turis.
Kepala Disbudporapar Banjarmasin, Ibnu Sabil menyebut rencana tersebut sudah sampai ke meja Wali Kota Muhammad Yamin dan diusulkan ke DPRD untuk mendapatkan dukungan anggaran.
Harapannya, armada tambangan wisata bisa segera bertambah. “Kami ingin menghadirkan kembali suasana sungai tempo dulu yang ramai dengan aktivitas perahu tambangan. Semoga dewan bisa menyetujui pengadaan atau pembelian perahu wisata ini,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (20/11).
Namun Ibnu tahu, usulan anggaran itu belum tentu diakomodir, mengingat APBD yang terkena kebijakan efisiensi. Karena itu, dia telah menyiapkan skema lain, yakni menggandeng dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Insyaallah dengan dukungan semua pihak dan doa masyarakat, keinginan ini bisa terwujud,” ucapnya.
Saat ini Pemko Banjarmasin hanya memiliki satu unit perahu tambangan wisata yang beroperasi di Sungai Martapura. Jumlah tersebut jelas belum cukup untuk menghidupkan suasana sungai layaknya zaman ketika tambangan menjadi nadi transportasi masyarakat Banjar.
Di sisi lain, sekitar 80 kelotok wisata sudah lebih dulu aktif melayani pengunjung yang ingin menikmati panorama sungai dan jembatan-jembatan ikonik. Keberadaan perahu tambangan, menurut Ibnu, akan memberi warna berbeda karena menawarkan nuansa klasik dan romantis kehidupan sungai masa lalu.
“Tambangan ini bagian dari identitas budaya Banjar. Kami ingin memperkuat itu sebagai ciri khas Kota Seribu Sungai,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Hendra, menyambut positif rencana tersebut. Namun ia mengingatkan agar langkah ini tidak terburu-buru.
“Sebelum penambahan armada, kami perlu melihat studi kelayakan yang jelas,” tegasnya.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, beberapa aspek harus dipastikan, mulai dari potensi pasar, pembiayaan, hingga skema pengelolaan. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek sesaat tanpa perhitungan keberlanjutan.
Komisi II juga mendorong agar program ini tidak hanya soal mempercantik sungai, tapi memberi ruang bagi partisipasi warga.
“Kami ingin masyarakat sungai dan UMKM lokal dilibatkan. Selain itu, aspek keamanan dan kelayakan armada harus jadi prioritas. Program ini harus memberi manfaat ekonomi yang nyata bagi warga,” tandasnya.
Editor : Muhammad Syarafuddin