KOTABARU - Setelah sempat terpuruk akibat musibah kebakaran hebat yang melanda Pasar Kemakmuran Blok G pada Senin (29/9) malam lalu, kini angin segar berhembus bagi para pedagang.
Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Diskoperindag Kotabaru bergerak cepat menanggapi tuntutan dan harapan pedagang korban amukan si jago merah.
Janji segera mencarikan solusi atas musibah yang menghanguskan ratusan kios tersebut mulai menemui titik terang.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotabaru, Risa Ahyani.
Ia memastikan progres pembangunan kios sementara berjalan sesuai rencana.
Kepada Radar Banjarmasin pada Rabu (19/11) siang, Risa Ahyani menjelaskan, langkah konkret yang diambil pemerintah daerah untuk memulihkan aktivitas ekonomi di pasar yang juga dikenal sebagai Pasar Belakang Limbur Raya itu.
"Progresnya sudah lebih 50% dan bisa dibuktikan dengan mengecek di lapangan," tegas Risa Ahyani.
Total 132 kios yang ludes terbakar kini sedang dalam tahap pembangunan bangunan sementara yang disebutnya sangat layak pakai.
Pembangunan ini dilakukan untuk memastikan para pedagang bisa kembali berjualan sesegera mungkin sambil menunggu pembangunan permanen.
Kabar paling melegakan adalah target penyelesaian pembangunan kios darurat tersebut.
Risa Ahyani optimis, pedagang tak perlu menunggu waktu lama untuk kembali menempati lokasi dagang mereka.
"Target kami penyelesaiannya pertengahan Desember sudah bisa ditempati pedagang," jelasnya.
Baca Juga: Si Jago Merah Mengamuk di Barabai Timur, Dua Keluarga Jadi Korban
Ini tentu menjadi obat penenang bagi ratusan pedagang yang kehilangan mata pencaharian pasca kebakaran yang diduga kuat bermula dari salah satu toko sembako di Blok G tersebut.
Tak hanya fokus pada solusi jangka pendek, Diskoperindag Kotabaru juga sudah merancang langkah jangka panjang untuk pembangunan kembali Blok G secara permanen.
Risa Ahyani menambahkan, usulan pembangunan permanen Pasar Kemakmuran Blok G sudah diajukan dalam anggaran tahun 2026.
"Untuk pendanaannya diharapkan dari APBN. Proposal sudah kami ajukan ke Kementerian Perdagangan," tutupnya.
Editor : Arif Subekti