Wakil Ketua DPRD, Muhammad Isnaini, dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya sengaja ingin menunda rapat.
"Tudingan bahwa saya ingin menunda itu tidak benar. Justru penundaan itu adalah kesepakatan seluruh anggota Banggar," ujarnya, Senin (17/11/2025).
Baca Juga: Rikval Fachruri Sebut Alasan Penundaan Rapat Banggar DPRD Banjarmasin Dibuat-buat
Isnaini membeberkan kronologi rapat Banggar pada Jumat, 14 November 2025. Saat itu, dua SKPD yakni Satpol PP dan Damkar sudah hadir.
Namun hingga jelang waktu salat Jumat, Ketua DPRD tak kunjung muncul. Para anggota Banggar kemudian mencoba mencari tahu keberadaannya.
"Ternyata ketua sedang berada di luar daerah. Begitu tahu itu, kawan-kawan di Banggar langsung 'mantah' dan sepakat untuk tidak melanjutkan rapat," bebernya.
Baca Juga: Rikval Tepis Isu Disharmoni di Internal DPRD Banjarmasin, Terkait Penunjukan Plt Sekwan
Menurut Isnaini, ia tak mungkin memimpin rapat jika anggota Banggar sendiri enggan melanjutkan.
"Bagaimana saya bisa meneruskan rapat kalau anggota yang lain sudah ogah? Mereka sepakat menunda karena mengetahui ketua justru menghadiri acara lain," tegasnya.
Ia menyebut ketidakhadiran Rikval bukan sekadar soal absensi, tetapi soal konsistensi sebagai pimpinan.
Baca Juga: Inflasi Kalimantan Selatan Merangkak Naik 3,11 Persen, Dipicu Kenaikan Harga Emas dan Telur
"Padahal dalam rapat Bamus sudah disepakati bahwa pembahasan Banggar APBD 2026 ini sangat penting dalam pengelolaan uang rakyat. Tapi beliau sendiri yang tidak konsisten," kritiknya.
Lebih jauh, Isnaini menyoroti pola kepemimpinan Rikval yang dinilai tidak menjalankan prinsip kolektif kolegial.
Banyak keputusan penting, menurutnya, diputuskan sendiri oleh ketua tanpa melibatkan tiga wakil ketua lainnya.
Baca Juga: Bupati Banjar Larang Galang Dana Berkedok 5 Rajab di Sekumpul, Berlaku H-3 hingga H+3 Momen
"Keputusan pimpinan itu harus dirapatkan antara ketua dan tiga wakil. Kalau ketua tidak bisa hadir, penunjukan pengganti memimpin rapat harus diputuskan bersama. Itu namanya kolektif kolegial. Yang terjadi sekarang, keputusan itu lebih banyak pertimbangan pribadi ketua," ucapnya.
Isnaini mencontohkan rapat Banggar kemarin. Jika ketua berhalangan hadir, semestinya ada komunikasi tentang siapa yang memimpin, bagaimana teknis undangan SKPD, dan apa tindak lanjutnya.
"Semua aktivitas, termasuk pembuatan surat undangan, seharusnya diserahkan kepada pengganti yang sudah diputuskan bersama," jelasnya.
Sikap sepihak ketua, menurut Isnaini, membuat manajemen internal DPRD menjadi kacau.
"Anggota Banggar saja tidak tahu ketua ada di mana dan kenapa tidak hadir. Ini kan tidak elok. Semua pimpinan itu unsur kolektif, bukan one man show," kata Isnaini. (*)
Editor : M. Ramli Arisno