AMUNTAI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (DPRD HSU) menggelar rapat kerja dengan sejumlah instansi, membahas pembiayaan kegiatan tahun jamak pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung periode 2026–2027.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Lantai 1 pada Kamis (13/11/2025) itu dipimpin Ketua DPRD HSU, H Fadilah SM, didampingi Wakil Ketua I, Mawardi dan Wakil Ketua II, H Ahmad Al Gifari, serta dihadiri anggota DPRD HSU.
Hadir pula Asisten II Pemerintah Kabupaten HSU, Akhmad Rijani, perwakilan BPKAD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum Setda HSU, dan manajemen RSUD Pambalah Batung.
Akhmad Rijani selaku Asisten II menjelaskan pelaksanaan kegiatan tahun jamak harus berlandaskan ketentuan hukum yang berlaku. Pedoman tersebut diperlukan agar proyek pemerintah yang membutuhkan pembiayaan lebih dari satu tahun anggaran dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur.
“Anggaran tahun jamak dinilai cocok melanjutkan progres pembangunan rumah sakit tahap dua. Di mana harus melihat kemampuan daerah, maka pembahasan anggaran pembangunan bersama legislatif dinilai pas dalam menyamakan persepsi,” ujarnya mewakili pihak eksekutif.
Dalam pembahasan, DPRD HSU menyoroti perkembangan pembangunan RSUD Pambalah Batung yang dinilai belum maksimal dan berjalan lamban.
Karena itu, legislatif menekankan perlunya perencanaan anggaran yang lebih matang agar pembangunan rumah sakit dapat diselesaikan secara paripurna.
H Fadilah menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Atas dasar itu, DPRD mengusulkan revisi pembagian anggaran tahun jamak sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam rancangan awal, pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp126 miliar dan tahun 2027 sebesar Rp54 miliar, dengan total Rp180 miliar.
Pada raker tersebut DPRD menawarkan skema baru, yaitu Rp100 miliar pada 2026 dan Rp80 miliar pada 2027, tanpa mengubah total anggaran keseluruhan.
Skema tersebut dinilai lebih rasional terhadap kondisi keuangan daerah dan tetap menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Skema ini kami usulkan sebagai solusi cepat dan tepat, mengingat kebutuhan pelayanan masyarakat dan upaya penanganan banjir. Kami minta usulan ini disampaikan kepada Kepala Daerah,” ujar Fadilah.
Setelah rapat ini, pembahasan lanjutan akan kembali diagendakan bersama pihak eksekutif untuk menyesuaikan masukan dari DPRD sebagai dasar pelaksanaan proyek mulai tahun anggaran mendatang.
Editor : Fauzan Ridhani