BANJARMASIN – Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan komitmennya untuk memperketat pengelolaan anggaran daerah. Ia mewanti-wanti seluruh kepala dinas agar mampu memaksimalkan serapan anggaran di instansi masing-masing. Muhidin bahkan menyatakan tidak segan mencopot pejabat yang gagal memenuhi target.
“Jangan sampai di bulan Oktober serapan anggaran masih rendah. Saya tidak mau lagi hal itu terjadi di masa kepemimpinan saya,” tegas Muhidin, usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kalsel, Rabu (12/11).
Ia menekankan bahwa perencanaan tahun anggaran 2026 harus dilakukan secara detail sejak awal, bukan sekadar menghabiskan belanja dengan cara yang tidak produktif. “Kalau tak bisa membuat perencanaan dan tak mampu menghabiskan belanja, akan saya copot,” tekannya.
Muhidin menambahkan, ancaman pencopotan tidak hanya berlaku bagi kepala dinas, tetapi juga tim ahli gubernur yang bertugas melakukan monitoring. Tim tersebut terdiri dari para profesional, mulai dari mantan pejabat pusat bergelar profesor hingga eks wali kota. “Kalau perencanaan tidak beres, tim ahli gubernur pun bisa saya berhentikan,” ujarnya.
Selain jajaran eksekutif, Muhidin turut menyinggung peran DPRD Kalsel. Ia menekankan pentingnya sinergi legislatif dalam mengawasi penggunaan anggaran. “Dewan harus mengontrol. Kita satu kesatuan dalam merencanakan belanja. Kalau tahun depan serapan masih rendah, artinya sama-sama tidak bisa bekerja,” katanya.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan menunjukkan, hingga jelang akhir tahun anggaran 2025, serapan anggaran Pemprov Kalsel baru mencapai Rp20 triliun lebih, atau 61,46 persen dari total pagu Rp41,4 triliun.
Sementara itu, laporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel per 10 November 2025 mencatat empat SKPD dengan total belanja Rp5,82 triliun. Namun, realisasi baru Rp2,53 triliun atau sekitar 43 persen. Bahkan, diperkirakan Pemprov Kalsel masih akan menyisakan sekitar Rp1,2 triliun pada akhir tahun, jauh dari target rata-rata serapan 90 persen.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kalsel Gusti Iskandar menyambut baik evaluasi yang dilakukan gubernur. Ia menilai percepatan belanja dapat dilakukan dengan lelang proyek sejak dini. “Dengan begitu, di pertengahan tahun bahkan menjelang akhir anggaran, serapan bisa maksimal,” ujarnya.
Editor : Arief