BANJARBARU – Upaya memperkuat komitmen terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan terus digencarkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel). Melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel, Pemprov Kalsel menggelar kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus), di Novotel Banjarmasin Airport Hotel, Banjarbaru, Kamis (6/11/2025) pagi.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin yang diwakili oleh Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra.
Dalam sambutannya, Gubernur H Muhidin menyampaikan bahwa program REDD+ merupakan peluang besar bagi Kalimantan Selatan untuk memperoleh dukungan finansial dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Gubernur Kalsel pun menegaskan pentingnya kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini sebagai langkah membangun pemahaman bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat terhadap konsep dan manfaat pendanaan REDD+.
“Melalui sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, diharapkan pengelolaan sumber daya hutan di Kalimantan Selatan dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Fathimatuzzahra membacakan sambutan Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur H Muhidin juga menekankan bahwa komitmen Kalsel terhadap pelestarian hutan bukan sekadar memenuhi target nasional penurunan emisi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.
“Kalimantan Selatan memiliki kekayaan hutan yang luar biasa. Tugas kita bukan hanya memanfaatkannya, tetapi juga memastikan keberlanjutannya. Melalui REDD+, kita ingin membangun ekosistem kehutanan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga berdaya tahan terhadap perubahan iklim,” tegasnya.
Gubernur Kalsel juga menambahkan, dukungan pendanaan dari mekanisme REDD+ diharapkan dapat menjadi stimulan bagi daerah dalam mengembangkan berbagai program konservasi, rehabilitasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Kami berharap seluruh pihak, baik instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, dapat menjadi bagian dari gerakan besar ini. Bersama-sama, kita wujudkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi percontohan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia,” tutup Gubernur dalam sambutannya.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Lembaga non-kementerian tersebut berperan penting dalam pengelolaan dana lingkungan, termasuk pendanaan mitigasi perubahan iklim dan konservasi hutan.
Melalui sesi talk show yang digelar secara langsung maupun daring, para narasumber memaparkan berbagai hal terkait kebijakan nasional REDD+, mekanisme pendanaan, hingga langkah-langkah implementasi di tingkat daerah.
Tak hanya itu, kegiatan juga diisi dengan coaching clinic bagi Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Kalimantan Selatan. Dalam sesi ini, narasumber dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, serta lembaga perantara Penabulu Fundation memberikan pembekalan teknis tentang penyusunan dokumen perencanaan, mekanisme pelaporan, dan tata cara pengajuan dukungan pendanaan berbasis hasil.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengelola program REDD+ di tingkat tapak secara efektif, transparan, dan terukur.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak, di antaranya Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) lingkup Dishut Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, perwakilan UPT Kementerian LHK, serta para pemerhati lingkungan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kalimantan Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi REDD+ di Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen nyata terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian hutan untuk generasi mendatang. (md/adpim).
Editor : Fauzan Ridhani