Berdasarkan data BMKG, hingga saat ini Provinsi Kalimantan Selatan ternyata belum memiliki pemetaan risiko tanah untuk acuan pembangunan, meski Sesar Meratus menyimpan potensi gempa hingga magnitudo 7,0.
Kepala Stasiun Geofisika Balikpapan Rasmid mengungkapkan ketiadaan peta mikrozonasi menunjukkan ancaman kegempaan di Kalsel belum jadi prioritas perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Atlet NPCI Kalsel Raih Dua Perak di Peparpenas XI Jakarta 2025
"Padahal peta ini penting sebagai acuan menentukan standar konstruksi, titik pembangunan, hingga kedalaman tiang bangunan sesuai karakter tanah di setiap wilayah," ujarnya saat dihubungi, Kamis (6/11/2025) siang.
Menurut dia, konstruksi di tanah lunak seperti gambut atau rawa harus ditangani berbeda dengan tanah keras.
"Bangunan di tanah lembek memerlukan kedalaman tiang pancang yang lebih tinggi agar tidak amblas atau rentan terguncang saat gempa," jelasnya.
Yang sangat disayangkan, beber Rasmid, tidak hanya Kalsel, mayoritas provinsi di Kalimantan juga belum memiliki peta mikrozonasi.
Pengecualian hanya ada di Ibu Kota Nusantara, yang lebih dulu dipetakan oleh BMKG sebelum pembangunan dimulai.
"Sebelum IKN dibangun, kami sudah memetakan struktur tanahnya untuk menentukan seberapa dalam tiang bangunan harus ditanam agar mencapai lapisan tanah stabil. Ini yang seharusnya dilakukan semua daerah," tegasnya.
Baca Juga: PASI Banjarmasin Tetap Tangguh, Pertahankan Persaingan Juara Umum di Porprov XII Kalsel
Rasmid menilai ada anggapan keliru yang berkembang di masyarakat, bahkan tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pemerintah daerah, bahwa Kalimantan aman dari gempa karena berada di luar jalur Ring of Fire.
"Nyatanya tidak demikian. Sesar Meratus masih aktif, dan jika seluruh segmennya bergerak bersamaan, potensinya bisa memicu gempa M7,0," paparnya.
Ia menambahkan, peta mikrozonasi bukan hanya urusan teknis kebumian, tetapi juga fondasi kebijakan tata ruang.
Baca Juga: BMKG: Gempa Tarakan Tak Menjalar ke Kalsel, Tapi Sesar Meratus Bisa Picu M7
"Dengan data itu, Bappeda di masing-masing daerah bisa menentukan zonasi pembangunan secara presisi," ujarnya.
Misalnya kawasan industri, perkantoran, rumah sakit, dan sekolah harus berada di zona tanah paling stabil.
Sedangkan wilayah yang lebih berisiko bisa diarahkan untuk zona yang tidak menampung bangunan vital berdaya tampung besar, seperti taman kota.
"Kalau pembangunan sudah mengacu mikrozonasi, potensi kerugian dan korban saat gempa bisa ditekan drastis," ujarnya.
BMKG kini mendorong seluruh pemda di Kalimantan, khususnya Kalsel, untuk tidak menunda mitigasi struktural seperti mikrozonasi, sebab ancaman bukan soal ada atau tidak, melainkan kapan terjadi.
"Berada di luar Ring of Fire bukan berarti bebas gempa. Mitigasi harus dimulai dari sekarang, bukan saat bencana sudah terjadi," pungkasnya.
Baca Juga: Pelebaran Jalan Tembus Mantuil Dimulai, Masih Ada Warga Bertahan
Hingga saat ini, belum ada respons resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait rencana penyusunan peta mikrozonasi.
Namun, peringatan BMKG ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemda untuk segera memprioritaskan mitigasi bencana gempa dalam perencanaan pembangunan daerah. (*)
Editor : M. Ramli Arisno