BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) terus memperkuat tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyegaran Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan di Pendopo Tengger, Tahura Sultan Adam pada Kamis (18/9/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra S Hut MP. Acara tersebut diikuti oleh seluruh pejabat eselon III dan IV lingkup Dinas Kehutanan, termasuk UPT serta pejabat pengadaan barang dan jasa. Dalam arahannya, Kepala Dinas menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait aturan pengadaan barang dan jasa, agar seluruh proses berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, serta akuntabilitas.
“Melalui sosialisasi dan penyegaran ini, diharapkan seluruh pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan mampu meningkatkan kompetensi dan pemahamannya. Dengan begitu, tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Kehutanan dapat dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Fathimatuzzahra di hadapan peserta kegiatan.
Sementara itu, narasumber kegiatan, Syamsul Ramli selaku Ahli PBJ, menekankan bahwa kualitas perencanaan menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengadaan barang dan jasa. Ia menegaskan bahwa penyusunan perencanaan harus dilakukan sebelum DPA tersusun, beriringan dengan RAK dan RUP, agar proses berjalan lebih terarah. “Samakan kualitas, tingkatkan konsistensi, dan jalankan dengan istiqomah agar pengadaan barang dan jasa benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” jelasnya.
Editor : Fauzan Ridhani