BANJARMASIN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya di daerah yang kaya potensi seperti Kalsel.
Pesan ini disampaikan dalam Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (29/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga antirasuah itu diikuti oleh jajaran kepala SKPD Pemprov Kalsel serta anggota DPRD Kalsel.
Tujuannya memperkuat pemahaman dan komitmen pejabat publik terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menekankan bahwa kekayaan alam seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat.
Bukan sumber kerusakan atau ketimpangan sosial.
Ia mengingatkan bahwa tanpa integritas, pengelolaan SDA justru berpotensi menimbulkan kerusakan sistemik dan ketidakadilan.
Ia juga mendorong para pemimpin daerah untuk berani melakukan perubahan, dan tidak menutup mata terhadap praktik-praktik yang berpotensi melanggar integritas.
“Kalau tidak dikelola dengan integritas, daerah bisa rusak dan rakyat tidak sejahtera. Pelatihan ini adalah bagian dari membangun kesadaran kolektif agar pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola amanah rakyat,” tegas Agung.
KPK berharap, melalui pelatihan ini Kalsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
Terutama dalam pengelolaan kekayaan alam yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Gubernur Kalsel, Muhidin, menyampaikan komitmen Pemprov Kalsel untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi harus dimulai dari pembenahan sistem.
“Integritas adalah fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kami terus memperkuat pengawasan internal, transparansi anggaran, serta memperluas penerapan e-government dan reformasi birokrasi,” ujar Muhidin.
Ia berharap pelatihan dari KPK ini mampu memberikan bekal yang cukup bagi pejabat eksekutif dan legislatif dalam memahami batasan serta mekanisme penggunaan anggaran daerah, sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Dengan pembekalan seperti ini, para pejabat akan lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Harapan kita, Kalsel benar-benar menjadi daerah yang bersih dan sejahtera,” tambahnya.
Editor : Eddy Hardiyanto