Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tapin, Yuspianor, yang menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja, terutama pada sektor barang dan jasa.
Menurutnya, dua bulan tersisa sebelum tahun anggaran berakhir seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, baik pembangunan fisik maupun layanan publik.
Baca Juga: Wali Kota Banjarmasin Pilih Rakhmat Akbar sebagai Plt Sekwan DPRD, Tutup Polemik Kekosongan
"Kami melihat pendapatan dan transfer daerah sudah berjalan cukup baik, tapi perhatian kami tertuju pada belanja publik. Belanja barang dan jasa itu ujung tombak ekonomi lokal, kalau tersendat, efeknya ke semua sektor," ujar Yuspianor, Selasa (21/10/2025).
Politikus yang dikenal vokal itu menilai, keterlambatan realisasi belanja berdampak langsung pada denyut ekonomi Tapin.
Banyak proyek fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tertunda akibat lambatnya proses administrasi dan pengadaan.
"Kalau belanja pemerintah lambat, pedagang sepi, pekerja tidak terserap, dan ekonomi daerah ikut melambat. Padahal ini momentum penting untuk menggairahkan ekonomi Tapin di akhir tahun," tandasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tapin tahun 2025 ditargetkan sekitar Rp162,17 miliar.
Sementara transfer ke daerah dan dana desa telah terealisasi hingga 80,29 persen dari pagu. Namun, serapan di pos belanja barang dan jasa masih jauh dari optimal.
Baca Juga: PBFI Banjar Targetkan 5 Medali di Porprov XII, Atlet Jalani Fase Cutting Intensif
Politisi Partai PDIP ini mendorong pemerintah kabupaten untuk tidak lagi menunda kegiatan yang sudah siap dilaksanakan. Ia menyarankan empat langkah percepatan yang perlu segera dijalankan oleh perangkat daerah.
"Pertama, prioritaskan program siap jalan, terutama proyek infrastruktur dan layanan dasar masyarakat. Kedua, percepat proses lelang dan pengadaan yang masih tertunda. Ketiga, perkuat monitoring SKPD agar penyerapan anggaran terpantau ketat setiap bulan. Keempat, tingkatkan koordinasi antarinstansi guna menyelesaikan hambatan administratif di lapangan," jelasnya.
"Percepatan itu bukan semata mengejar angka penyerapan. Yang lebih penting adalah dampaknya. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah harus benar-benar berputar di masyarakat," tambahnya.
Baca Juga: Nurul Muttaqien Juara Liga Santri Bupati Cup HSU, Suporter Bersalawat Sepanjang Pertandingan
Ia juga menyambut baik langkah Pemkab Tapin yang telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), namun berharap tim ini tidak sekadar seremonial.
"Tim itu harus benar-benar bekerja di lapangan. Karena pada akhirnya, uang rakyat harus kembali bekerja untuk rakyat Tapin," pungkasnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno