Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp900 juta lebih.
Temuan ini menjadi salah satu dari ratusan permasalahan yang terungkap dalam hasil pemeriksaan terhadap 13 pemda se-Kalsel dan Pemprov.
Perjalanan dinas fiktif itu masuk dalam kategori kerugian negara/daerah yang turut menyebabkan berkurangnya kekayaan daerah berupa uang dan barang.
Dalam laporan BPK, temuan tersebut termasuk bagian dari 163 permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan total nilai mencapai Rp86,5 miliar lebih.
Selain itu, BPK juga mencatat adanya potensi kerugian daerah sebesar Rp13,87 miliar, kekurangan penerimaan Rp13,7 miliar, serta sejumlah pelanggaran administrasi lainnya.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel, Aliansyah mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya BPK memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Itu ditemukan dari 14 pemda se-Kalsel,” ujarnya, saat Media Workshop bersama Sinergi BPK dan Media untuk Negeri di Banjarbaru, Kamis (16/10/2025).
Ia menyatakan bahwa BPK terus mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan mempercepat penyelesaian administrasi tersebut.
“Temuan-temuan yang masih gantung diharapkan segera dituntaskan,” tegas Aliansyah.
Aliansyah menambahkan, BPK akan menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut.
“Kami ingin memastikan ada pengurangan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,” tambahnya.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga Semester I 2025, total kerugian daerah yang tercatat di BPK Kalsel mencapai Rp503,9 miliar, dengan Rp72,5 miliar di antaranya sudah diangsur dan Rp258 miliar telah dilunasi. Namun masih ada Rp173,1 miliar yang belum diselesaikan.
Sementara itu, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP BPK Kalsel dari periode 2005 hingga Semester I 2025 berdasarkan data aplikasi SMART menunjukkan sebanyak 12.878 rekomendasi atau 83,06 persen telah sesuai rekomendasi, 2.081 rekomendasi atau 13,42 persen belum sesuai, 96 rekomendasi atau 0,62 persen belum ditindaklanjuti, dan 449 rekomendasi atau 2,9 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah.
Secara keseluruhan, terdapat 15.504 rekomendasi yang telah dipantau BPK Kalsel dalam kurun waktu tersebut.
Editor : Sutrisno