Saat ini, Pemkab Balangan justru memiliki saham terbesar sebesar 31 persen, sementara Pemprov Kalsel hanya 21 persen.
Untuk menjadi pemilik saham mayoritas, Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kalsel tengah menggodok Raperda Penyertaan Modal ke Bank Kalsel.
Baca Juga: Uji Tanding di Bali Sukses, Tim Silat Kalsel Siap Hadapi Pra Popnas 2026
Nilai penyertaan modal yang direncanakan mencapai Rp1 triliun.
Ketua Pansus III, Rosehan NB, menuturkan bahwa untuk menjadi pemilik saham mayoritas, Pemprov Kalsel minimal harus memiliki saham 51 persen.
"Saat ini Pemprov Kalsel baru memiliki 21 persen saham, lebih rendah dibanding dengan Pemkab Balangan sebesar 31 persen saham," ujar Rosehan usai rapat Pansus III, Jumat (17/10/2025).
Baca Juga: Napi LP Teluk Dalam Kelabui Perusahaan Pembiayaan, Sukses Kredit Mobil Baru dengan Dokumen Fiktif
"Seharusnya sebagai pengendali kebijakan adalah pemilik saham mayoritas," lanjutnya.
Penyertaan modal senilai Rp1 triliun tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Mulai tahun 2026, Pemprov Kalsel berencana melakukan penyertaan modal untuk menambah kepemilikan saham senilai Rp400 miliar.
Baca Juga: Inflasi Kota Banjarmasin Naik 2,9 Persen, Dipicu Program MBG
"Tadi dipasang target hingga Rp1 triliun. Akan dilakukan penyertaan modal secara berkala. Sudah saatnya Pemprov Kalsel tak hanya sebagai pengendali, juga pemilik saham mayoritas," tekannya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan, mengatakan pihaknya sudah merencanakan penambahan penyertaan modal ke Bank Kalsel tahun depan.
Awalnya, rencana penyertaan modal sebesar Rp50 miliar di APBD Murni dan Rp350 miliar di APBD Perubahan tahun depan.
Baca Juga: Mengkhawatirkan, Makin Banyak Wanita yang jadi Pengedar Narkoba di Banjarmasin
Namun, seiring dana transfer ke daerah berkurang, skema tersebut berubah.
Penyertaan modal sebesar Rp400 miliar akan dibagi dalam dua tahun anggaran, yakni Rp150 miliar di tahun 2026 dan Rp250 miliar di tahun 2027.
"Kami harus menyesuaikan kembali program mana saja yang lebih prioritas. Termasuk dengan penyertaan modal ke Bank Kalsel," paparnya.
Baca Juga: Calon Sekwan DPRD Banjarmasin masih Kosong, Wajib Lalui Fit and Proper Test
Fatkhan menyebut target total Rp1 triliun sangat memungkinkan. Terlebih ada dividen yang diterima dan dikembalikan lagi sebagai penyertaan modal, sehingga tidak memberatkan APBD Kalsel.
Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, membenarkan kepemilikan saham Pemprov Kalsel lebih sedikit dibanding Pemkab Balangan.
"Saham terbesar saat ini dimiliki Pemkab Balangan sebesar 31 persen atau Rp900 miliar. Pemprov Kalsel berada di urutan kedua sebesar 21 persen atau Rp600 miliar. Namun di anggaran dasar kami, pengendalinya Pemprov Kalsel," terangnya. (*)
Editor : M. Ramli Arisno