BANJARBARU - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten/Kota se-Kalsel menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada 15-16 oktober 2025 di Hotel Roditha Banjarbaru. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan BPKP Wilayah Kalsel, LKPP (Direktorat Kelembagaan dan Pengembangan Profesi), dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi (PBJ) Kalsel, Rahmaddin MY.
Dalam acara yang dirangkai pelantikan dan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (DPW IFPI) Provinsi Kalsel Periode 2025-2030 tersebut, Gubernur Kalsel, H Muhidin mengungkapkan sektor pengadaan barang/jasa memiliki peran strategis mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah. “Hampir seluruh kegiatan Pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, bergantung pada tata kelola pengadaan yang baik,” pesan Muhidin lewat sambutan yang dibacakan Rahmaddin.
Ditambahkan Rahmaddin, nilai pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemprov Kalsel mencapai Rp7,6 triliun lebih untuk 25.407 paket di 2024. Sedangkan, pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp6,3 triliun. Dengan nilai pengadaan tersebut, tentunya dibutuhkan manajemen pengadaan yang kuat, sistem yang tertata, kelembagaan yang solid, dan SDM yang kompeten, agar seluruh proses berjalan efektif dan berintegritas.
Di sisi lain, terkait pelantikan DPW IFPI Kalsel, Rahmaddin menyampaikan sesuai peraturan presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 tahun 2018, Pemerintah Daerah wajib memiliki pejabat fungsional pengadaan barang/jasa sebagai pokja pemilihan. ”Di Kalsel ada 32 pejabat fungsional PBJ atau 76 persen dari kebutuhan ideal sebanyak 42 orang. Kami mendorong kabupaten/kota yang belum memenuhi minimal 60 persen kebutuhan SDM PBJ, agar segera menuntaskannya. Serta, memperhatikan kesejahteraan para pejabat fungsional tersebut. Sinergi antara BKD, Bagian Organisasi, dan Bagian PBJ mutlak diperlukan,” ujarnya.
Dalam konteks ini, IFPI sebagai organisasi profesi diharapkan memperkuat kapasitas, profesionalisme, dan kesejahteraan anggota, serta menjadi mitra strategis Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengadaan publik. Rakorda ini digelar agar seluruh UKPBJ se-Kalsel selalu melakukan perbaikan dan pembenahan, serta inovasi demi terwujudnya manajemen pengadaan barang/jasa yang lebih baik di lingkungan kerjanya masing-masing. Sehingga, dapat mewujudkan UKPBJ menjadi pusat keunggulan pengadaan.
Editor : Fauzan Ridhani