JAKARTA - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menghadiri acara Minerba Convex 2025 yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada Rabu (15/10). Acara berskala nasional ini mengusung tema “Hilirisasi, Investasi, dan Kedaulatan Energi: Jalan Menuju Ekonomi Berkeadilan”.
Minerba Convex 2025 menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri dalam mendorong hilirisasi sektor mineral dan batu bara menuju kemandirian energi nasional. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan ekonomi.
Usai acara, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan rasa syukur dan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. “Alhamdulillahirabbilalamin, atas arahan Bapak Gubernur kita tercinta Bapak H Muhidin, saya menghadiri acara ini. Ini pertama kali diselenggarakan oleh Kementerian ESDM, dan tentunya kita dari pemerintah provinsi menyambut gembira apa yang telah disampaikan Pak Menteri ESDM. Mudahan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Hasnuryadi.
Kehadiran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam ajang ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan hilirisasi dan kedaulatan energi nasional. Ini sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya mineral dan batu bara terbesar di Indonesia.
Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pelaksanaan hilirisasi sektor minerba yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah penghasil tambang. Ia menyatakan bahwa meskipun hilirisasi sudah berjalan, keadilan dalam implementasinya perlu terus ditingkatkan. “Hilirisasi ini harus berkeadilan. Menurut pandangan saya hilirisasi ini sudah adil, tapi keadilannya harus kita tingkatkan, terutama untuk daerah,” ujar Bahlil ketika membuka acara.
Ia menyoroti ketimpangan antara lokasi aktivitas tambang dan pusat pengelolaan bisnis pertambangan. Menurutnya, banyak perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Maluku, hingga Papua, namun berkantor pusat di Jakarta.
Bahlil mengungkapkan bahwa mekanisme lama dalam pemberian IUP, yang mengharuskan proses tender dengan persyaratan ketat, menyulitkan pelaku usaha daerah untuk berpartisipasi. Hal ini membuat ruang retribusi bagi masyarakat lokal menjadi sangat terbatas. “Atas arahan Bapak Presiden, beliau menyampaikan bahwa harus ada keadilan. Jangan dikelola hanya kelompok itu saja,” katanya.
Editor : Muhammad Rizky