AMUNTAU – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menghadapi tantangan besar dalam pembangunan seiring dinamika kependudukan yang terus berubah.
Data terbaru menunjukkan angka kelahiran pada usia 0–4 tahun masih tinggi, sehingga layanan gizi dan kesehatan ibu-anak menjadi prioritas utama untuk mencegah stunting serta menekan angka kematian ibu dan bayi dan Pendidikan yang memadai. Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memiliki struktur penduduk ekspansif dengan jumlah usia produktif yang terus meningkat.
Hal ini akan menjadi tantangan terkait kesiapan lapangan pekerjaan. Apalagi Ratio Ketergantungan di angka 50,2 per100 penduduk produktif.
Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Taufik Arbain, M.Si, menegaskan, bahwa pertumbuhan penduduk berdampak luas, mulai dari kebutuhan lapangan kerja, pemanfaatan lahan, hingga stabilitas sosial. Migrasi keluar menjadi fenomena nyata.
Banyak tenaga kerja muda HSU memilih merantau ke daerah lain demi lapangan pekerjaan yang lebih layak. Fenomena ini mengingatkan pada teori migrasi Todaro (2000) yang menegaskan, ketika desa tidak mampu menyediakan pekerjaan produktif, maka kota menjadi pilihan logis.
“Jika lapangan kerja di desa tidak memadai, migrasi ke perkotaan akan menjadi pilihan tidak terelakkan. Kultur migrasi bagi Masyarakat kita sebenarnya menjadi keuntungan disaat pemerintah belum mampu menciptakan secara luas lapangan pekerjaan, tetapi kita tentu tidak harus bertahan di sini.
Jika dibiarkan, potensi tenaga kerja produktif justru akan “mengalir keluar”, menyisakan ketimpangan antara potensi demografi dan kapasitas pembangunan local”, ujar Taufik pada acara Seminar Pembangunan HSU Bangkit dan Pengukuhan IKA SMAN 1 Sungai Pandan/Alabio.
Data menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) HSU mencapai 75,34 persen, sementara tingkat pengangguran hanya 3,8 persen. Angka ini relatif stabil, bahkan lebih rendah dari tahun 2020 yang sempat 4,49 persen. Kendati demikian, HSU masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Menariknya, PDRB 2024 justru ditopang oleh sektor jasa, perdagangan, transportasi, dan akomodasi, UMKM, warung makan, hingga usaha kreatif menjadi denyut nadi pertumbuhan ekonomi.
“HSU tidak tumbuh lewat industri besar, melainkan melalui aktivitas harian masyarakat. Inilah kekuatan yang harus didorong naik kelas ,” kata Taufik yang juga alumni SMAN 1/Alabio Sungai Pandan Angkatan 1993.
Di bidang Pendidikan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) HSU tahun 2024 berada di 13,21 tahun, urutan ketiga se-Kalsel. Meski terlihat menjanjikan, disparitas antar kecamatan masih tajam. Tantangan utama bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas pendidikan: bagaimana memastikan murid tidak putus sekolah, fasilitas pendidikan memadai, guru berkualitas, dan distribusi sarana merata?
Pertanyaan besar lainnya: seberapa besar HSU berani mengarahkan kebijakan pendidikan agar selaras dengan potensi sumber daya alamnya? Pendidikan vokasi berbasis pertanian modern, perkebunan, atau ekonomi kreatif bisa menjadi jalan keluar agar generasi muda tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan itu terlibat sebagai penopang PDRD HSU.”
“Pendidikan vokasi harus diarahkan sesuai potensi daerah – pertanian, perikanan, perdagangan kearah pengelolaan modern selaras visi Pembangunan HSU Bangkit. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan lewat begitu saja,” tegas Taufik alumni Program Doktor Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Ini.
Visi besar pembangunan HSU Bangkit, menurutnya, harus diarahkan menuju HSU Agrominapolitan yang harus mampu diterjemahkan oleh perangkat-perangkat daerah sebagaimana keinginan SAJIWA. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan harus menjadi motor ekonomi dengan dukungan infrastruktur, APBD yang progresif, dan pembukaan Kawasan dan jaringan kawasan ekonomi yang menarik investor. “
Maka apakah berani Pemkab HSU mendorong anggaran yang besar untuk digunakan penguatan visi HSU Agrominapolitan, sehingga kinerja tidak monoton dan administrative saja?”
Lebih jauh Taufik mengatakan, Konsep dynamic governance yang diperkenalkan Boon Siong Neo dan Geraldine Chen (2007) kembali relevan. Dalam konteks HSU, kemampuan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan dengan perubahan global yang cepat menjadi syarat utama.
“Pemkab HSU jangan lelah memprediksi tren masa depan, baik demografi, ekonomi, sosial maupun kebijakan prospektif. Artinya, pembangunan HSU tidak bisa lagi bersandar pada pola lama. Harus ada keberanian politik untuk mengarahkan belanja APBD ke sektor produktif, khususnya pertanian modern, perkebunan, infrastruktur kawasan, serta penguatan UMKM lokal. Tanpa itu, visi besar HSU Agrominapolitan hanya akan berakhir sebagai jargon minim substansi.
“ Perlu kepemimpinan visioner, institusi kuat, SKPD yang progresif, partisipasi publik, dan budaya belajar,” tegas Arbain yang mengakhiri pikirannya dengan mengutip Charles Darwin, Bukan yang terkuat yang bertahan, melainkan yang paling adaptif terhadap perubahan.
Editor : Arif Subekti