BANJARMASIN-Bupati Barito Kuala (Batola), H. Bahrul Ilmi, secara resmi membuka kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kecamatan Bakumpai. Kegiatan berlangsung di Hotel Royal Jelita Banjarmasin, Jumat (26/9).
Pelatihan ini diikuti oleh 21 peserta dari tujuh desa di Kecamatan Bakumpai, dan digelar selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 September 2025.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pentingnya legalitas BUMDes sebagai syarat mutlak pengembangan badan usaha desa. Ia mendorong seluruh pengurus BUMDes agar segera mengurus pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
"BUMDes harus sah secara hukum. Setelah memiliki legalitas, bisa dikembangkan menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai kebutuhan dan potensi desa masing-masing,"tegasnya.
Bahrul Ilmi juga menyebutkan bahwa BUMDes memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ia berharap, pelatihan ini menjadi momentum memperkuat peran BUMDes dalam mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BUMDes adalah ujung tombak ekonomi lokal. Harus kita bina serius. Selain menopang program pemerintah, juga bisa membuka lapangan usaha di daerah. Permodalan juga perlu diperhatikan agar bisa berkembang," ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Batola, Muhammad Mujiburrahman, menyampaikan bahwa pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengurus dalam manajemen usaha.
"Pengurus BUMDes harus paham bagaimana mengelola usaha secara profesional. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan warga desa dan mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PAD)," jelas Mujiburrahman.
Senada, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Bakumpai, Nurul, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Ia mencontohkan dana ketahanan pangan yang saat ini mulai digulirkan ke desa-desa.
"Sebagian besar pengurus masih baru dan minim pengalaman dalam mengelola dana, termasuk dana ketahanan pangan. Lewat pelatihan ini, kita ingin mereka bisa bertanggung jawab penuh dalam setiap pengeluaran," paparnya.
Kegiatan pelatihan ini diharapkan menjadi model percontohan bagi kecamatan lain di Kabupaten Barito Kuala. Selain meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, juga memperkuat fondasi hukum dan sistem pengelolaan keuangan desa.
Editor : Muhammad Rizky