MARTAPURA – Setiap hari nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh harus menempuh perjalanan puluhan kilometer ke Banjarmasin. Hanya untuk menjual ikan.
Ironisnya, di desa mereka berdiri megah bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah 17 tahun tak pernah beroperasi.
Dari informasi yang dihimpun, bangunan yang berdiri di Desa Aluh-Aluh Besar sejak 2008 itu awalnya digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi kelautan. Fasilitasnya lengkap. Mulai dari tempat pelelangan, pabrik es, gudang genset, kantor, hingga dermaga kapal.
Sayang, semua itu tinggal bangunan mati. Kondisinya pun memprihatinkan. Tiang beton keropos, lantai jalan amblas, jendela dan pintu hilang. Bahkan sebagian tertutup pohon liar.
Warga setempat, Hadri ikut miris melihat fasilitas yang sudah menelan dana besar itu terbengkalai. “Sejak saya belum kuliah di Banjarmasin, kondisinya sudah begini,” ujarnya.
Ia berharap TPI tersebut segera difungsikan, atau dihibahkan ke pemerintahan desa untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata kuliner dan hiburan. “Kalau tidak dioperasikan, masyarakat siap mengelola jika dihibahkan,” ujarnya.
Saat ini, kawasan TPI Aluh-Aluh sering digunakan masyarakat sekitar untuk tempat berlibur bersama keluarga pada akhir pekan. “Biasanya jadi tempat santai sore hari. Jadi tempat nongkrong anak-anak di sekitar sini,” ujarnya.
Camat Aluh-aluh, Aditya Yudi Dharma mengakui sejak awal dibangun TPI Aluh-Aluh ini belum pernah beroperasi. Menurutnya, itu terjadi karena sulitnya akses menuju lokasi. Hanya bisa dicapai lewat jembatan gantung sepanjang 25–30 meter yang dirancang untuk pejalan kaki. Sedangkan roda dua, apalagi roda empat, sulit melintas karena jembatan kerap bergoyang.
Padahal, mayoritas warga Aluh-Aluh berprofesi sebagai nelayan. Tanpa TPI, mereka terpaksa menjual ikan ke Pasar Banjar Raya, Kota Banjarmasin, yang jaraknya puluhan kilometer.
Kondisi ini, kata Aditya, tentu menambah biaya transportasi. Bahkan, membuat nelayan bergantung pada tengkulak. “Kalau TPI aktif, nelayan bisa menjual langsung di sini. Harga bisa lebih stabil, dan pendapatan naik,” yakin Aditya.
Kondisi ini diperparah sejak sebagian aset TPI Aluh-Aluh dihibahkan ke Pemprov Kalsel pada 2016. Operasionalnya terganjal proses serah terima lahan dan bangunan utama yang belum rampung.
Rencana pembangunan jalan menuju TPI juga terhambat karena pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemkab Banjar.
Di tengah kondisi yang mangkrak ini, nelayan setempat mengusulkan agar bangunan dimanfaatkan sementara sebagai pabrik es batu. Usulan tersebut kini sedang dibahas bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar, dan akan dikonsultasikan ke provinsi.
Aditya berharap proses hibah bisa segera selesai. Supaya TPI Aluh-Aluh beroperasi penuh. “Secepatnya agar nelayan tak perlu lagi menempuh jarak jauh, atau bergantung tengkulak,” harapnya.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief